Coba bayangkan Bali. Dari warung kopi kecil di gang sempit Denpasar, pengrajin topeng di desa adat, sampai anak-anak muda yang bikin start-up di co-working space Ubud. Semuanya hidup, bergerak, mencari nafkah. Tapi apakah mereka tercatat? Apakah negara benar-benar tahu di mana titik mereka berdiri? Inilah pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Sensus bukan sekadar hitung-hitungan angka, tapi soal keberadaan: siapa saja yang menopang Bali hari ini. Kalau kesempatan ini kita lewatkan, banyak potensi bisa hilang dalam sekejap. Tapi kalau kita ikut serta, Bali bisa melangkah dengan lebih adil, tangguh, dan tidak hanya menggantungkan hidup pada pariwisata semata.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen krusial bagi Bali untuk mendapatkan data ekonomi yang lengkap dan valid---termasuk usaha mikro, informal, dan tradisional, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, mampu memperkuat sektor-sektor penopang terutama UMKM dan mengurangi ketergantungan yang terlalu besar pada pariwisata.
Data terkini menunjukkan struktur ekonomi Bali yang perlu dipetakan lebih dalam:
Pada Triwulan I-2025, ekonomi Bali tumbuh 5,52 persen year on year. Namun secara q-to-q (dibanding triwulan IV 2024) ekonomi mengalami kontraksi sebesar 4,38 persen (BPS Provinsi Bali, 2025a).
Dalam periode yang sama, lapangan usaha akomodasi dan makan-minum menyumbang sekitar 21,23 persen dari struktur produksi Bali. Pengeluaran rumah tangga mendominasi dari sisi pengeluaran, dengan kontribusi sekitar 54,75 persen (BPS Provinsi Bali, 2025a).
Triwulan II-2025 memperlihatkan peningkatan; ekonomi Bali tumbuh 5,95 persen secara yoy, dan bidang akomodasi & makan-minum meningkat kontribusinya menjadi 22,76 persen dari struktur produksi (BPS Provinsi Bali, 2025b).
Data tersebut memperlihatkan bahwa pariwisata dan sektor jasa berkaitan (termasuk akomodasi & makan-minum) masih sangat dominan sebagai penggerak ekonomi. Di sisi lain, sektor-sektor seperti pertanian, ekonomi kreatif mikro, informal, atau digital masih kurang terekspos dalam gambaran ekonomi yang resmi.
Peran Besar UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi Bali yang Harus Terlihat dan Dihitung
Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM di beberapa wilayah sangat tinggi; misalnya di Kota Denpasar mencapai 69.283 unit, Tabanan 40.172 unit, dan Klungkung sekitar 16.900 unit usaha (Kumparan, 2025).
Rasio UMKM terhadap jumlah penduduk Bali di 2024 sekitar 10,05 persen. Artinya, satu dari sepuluh orang di Bali mempunyai keterkaitan langsung dengan UMKM sebagai pelaku atau pekerja dalam UMKM (Bisnis Bali, 2025).
UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memegang peran tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial: menjaga mata pencaharian saat pariwisata redam, menjaga kearifan lokal, dan menjaga komunitas tetap hidup. Namun, karena banyak UMKM informal atau hanya dijalankan secara rumahan/digital yang belum tercatat, data resmi seringkali tidak merepresentasikan mereka secara keseluruhan.
Bahaya jika Data Tidak Lengkap
Ketergantungan yang terlalu besar pada sektor pariwisata membuat Bali rapuh terhadap guncangan eksternal: perubahan jumlah wisatawan, krisis global, pandemi, atau perubahan regulasi. Bila usaha di sektor lain tidak diperkuat, muncul risiko ketidakstabilan ekonomi dan sosial.
Distribusi manfaat ekonomi belum merata antar wilayah dan antar jenis usaha. UMKM di daerah pedesaan atau usaha informal belum banyak terakses pembiayaan, pelatihan, pemasaran digital, dan jaringan distribusi. Tanpa data yang tepat, intervensi bisa salah sasaran atau malah mengabaikan mereka yang paling membutuhkan.
Kebijakan pembangunan, anggaran daerah, program stimulus, dan bantuan sosial sangat tergantung data statistik. Bila data yang dijadikan dasar kurang akurat atau tertinggal, hasilnya bisa pemborosan, ketidakadilan, dan gagal memecahkan masalah mendasar.
Sensus Ekonomi 2026 sebagai Solusi
Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk mencakup seluruh unit usaha---formal dan informal, besar dan kecil, usaha rumahan, digital, usaha tradisional. Dengan metode yang dikombinasikan (visit lapangan, pengisian daring/digital bila memungkinkan), survei, dan teknologi yang lebih baik, maka potensi untuk menjangkau usaha yang selama ini tak tercatat makin besar.
Hasil sensus akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan: alokasi anggaran, program pemberdayaan UMKM, bantuan daerah, pembangunan infrastruktur mendukung usaha mikro, pelatihan digital, dan akses finansial. Dengan data yang lengkap, kebijakan bisa lebih responsif terhadap dinamika lokal (kota, kabupaten, desa adat).
Provinsi Bali sendiri sudah menunjukkan kesiapan, misalnya melalui audiensi dengan Gubernur Bali untuk membahas persiapan Sensus Ekonomi 2026 dan menyampaikan indikator makro sosial ekonomi terkini (Antara News, 2025).
Jadi, mengapa Sensus Ekonomi 2026 sangat penting bagi Bali? Karena sensus adalah alat untuk membuat semua usaha---mikro hingga besar, formal hingga informal, digital hingga tradisional---menjadi terlihat dalam data. Karena sensus adalah dasar untuk arah pembangunan yang adil dan tangguh. Dan karena tanpa data yang lengkap, Bali bisa terus tergantung pada pariwisata dan mudah goyah bila terjadi krisis.
Bali sedang berdiri di persimpangan jalan ekonomi. Di satu sisi ada kesempatan besar: diversifikasi, penguatan UMKM, digitalisasi, pertanian dan industri kreatif lokal, serta ekonomi hijau. Di sisi lain ada risiko bila kita tetap berjalan dengan data yang setengah-setengah: kebijakan yang tak menyentuh rakyat, peluang yang hilang, dan ketidakadilan yang melebar.
Mari kita jadikan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya kewajiban administratif. Kita harus mengajak setiap pelaku usaha, tokoh masyarakat, aparatur desa, pemuda kreatif, dan seluruh warga Bali---ketika petugas sensus datang, sediakan data dengan jujur dan lengkap. Ketika diminta mengisi kuesioner, luangkan waktu. Bukan karena petugasnya saja, tapi karena kita semua yang akan menuai manfaatnya. Karena dari data yang akurat itulah, kebijakan pembangunan akan lebih tepat sasaran; bantuan akan menjangkau yang benar-benar butuh; potensi akan diangkat, tidak dibiarkan hilang.
Sensus Ekonomi 2026 adalah milik kita semua. Jadikan itu pijakan menuju Bali yang lebih tangguh, inklusif, berdaya saing, dan adil. Bagikan informasi tentang sensus kepada tetangga, sahabat, komunitas usaha kecil; dukung petugas yang melaksanakan; dan berbicara jika ada yang kurang dipahami. Bersama data kita menciptakan masa depan Bali yang lebih baik.
Referensi
Antara News. (2025). BPS: Akomodasi masih jadi penyumbang tertinggi PDRB Bali. Denpasar: Antara News.
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025a, 5 Mei). Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025b, 5 Agustus). Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan II-2025. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
Bali Satu Data. (2023). Jumlah UMKM Berdasarkan Kriteria Usaha 2023. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
Bisnis Bali. (2025, 21 September). UMKM di Bali Capai 10,05 Persen dari Jumlah Penduduk. Denpasar: Bisnis Bali.
Kumparan. (2025). Ekonomi Bali Masih Tergantung Wisata? Fakta Mengejutkan BPS. Jakarta: Kumparan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI