Kebijakan otonomi daerah seperti melahirkan hak preogatif tidak terbatas kepada kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Mutasi, rotasi beberapa orang yang dianggap tidak pro dan bersebrangan. Menjadi hal yang biasa, ketika bergulir sistem sentralistik ke disentralisasi. Yaitu "otda" otonomi daerah.
Indikasi jual beli posisi tidak menjadi rahasia lagi, sebuah kelaziman. Dari harga terendah sampai dengan harga tertinggi tergantung posisi yang diinginkan. Bahkan tendensi politik saat Pra menjadi "penguasa" besar pengaruh untuk berburu posisi. Kering atau basah.
Bagaimana dengan pendidikan? Menariknya, pendidikan juga tidak terlepas dari pengaruh akan kebijakan kepala daerah. Isu seputar "kering atau basah" santer diperebutkan. Kepala diknas, kepala sekolah, mau jadi guru dimana, sekolah pelosok atau pavorit. Menjadi suguhan yang menggelikan. Berapa kontribusinya yang harus di keluarkan untuk itu.
Mirisnya fenomena ini, bisa menjadi senjata utama bagi "incumbent" melakukan intimidasi untuk bertahan di priode selanjutnya.
Akankah pendidikan kita berkualitas pada kejadian ini? Ketika sekolah pelosok, kurang diminati dan tidak ada yang mau berbakti mengabdi. Orang-orang hanya berlomba-lomba bertahan di sekolah dinginkan saja, walau harus mengeluarkan uang untuk itu. Menentang sumpah ketika diangkat. Mustahil.
Untuk itu pemerataan pendidikan antara pelosok dan tidak pelosok harus seimbang. Dengan kebijakan satu pintu yang terpusat. Yang tidak bisa di jadikan ajang politik semata di setiap daerah. Karena kualitas seseorang bukan dilihat ketika ada tempat yang telah baik. Tapi, kualitas bisa dilihat ketika yang tidak baik bisa dibentuk menjadi baik.
Dan bagaimana kalau zonasi di berlakukan ditingkat perguruan tinggi?
Curup, 09 Juli 2019
Ibra Alfaroug
Â
Â
