Tanggal 1 Januari 2014, telah resmi beroperasi suatu lembaga yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sejalan dengan tujuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduk. Lembaga ini merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan program kesehatan (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014). BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara, tentu melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai macam pro-kontra yang turut serta mewarnai penerapannya di berbagai wilayah. Salah satu isu yang menjadi permasalahan di sini adalah pembebasan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasalnya, kebijakan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat khususnya.
Bagi orang-orang yang terpinggirkan secara ekonomi, pembebasan pembayaran BPJS akan sangat membantu. Ini akan menolong keluarga yang tidak mampu, karena mengurangi beban keuangan mereka dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuh kan tanpa khawatir akan biaya yang mahal. Maka dari itu pembebasan pembayaran BPJS akan meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan layanan kesehatan.
Dengan mempermudah akses kesehatan bagi semua warga negara, pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat juga akan mengalami eskalasi yang mana akan berdampak positif pula pada produktivitas dan pembangunan nasional.
Dalam mencapai keberhasilan program kesehatan ini, dibutuhkan pengawasan yang efisien dan terbuka. Hal ini penting adanya untuk memastikan bahwa penerapan dari pembebasan tersebut benar-benar berpengaruh bagi mereka yang membutuhkannya. Pengawasan yang efektif juga akan menghindarkan potensi penyalahgunaan dan menentukan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.
Dibalik pengimplementasiannya, tentu akan muncul berbagai hambatan yang muncul baik dari masyarakat ataupun pemerintah yang menaunginya. Seperti sumber pendanaan yang terbatas dalam pembebasan pembayaran BPJS. Untuk mendanai programnya, BPJS menggunakan iuran peserta. Adanya pendapatan untuk pembayaran iuran dapat menyebabkan pengurangan dana untuk pelayanan kesehatan dan sosial. Akibatnya, standar atau kualitas layanan dan ketersediaan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan dapat menurun.
Kemudian, saat dalam kondisi perekonomian sedang mengalami tekanan, pembebasan pembayaran dapat memperburuk kondisi keuangan BPJS. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan BPJS dalam memroses klaim dan pemberian manfaat kepada peserta. Jika langkah ini tidak ditangani dengan hati-hati, lambat laun dapat melemahkan integritas program jaminan nasional.
Pembebasan pembayaran juga dapat mempengaruhi kesadaran Masyarakat tentang kewajiban jaminan sosial mereka. Masyarakat mungkin akan tidak peduli dengan pentingnya keikutsertaan dalam skema BPJS ketika dibebaskan dari kewajiban membayar. Hal ini dapat merusak keseluruhan tujuan program jaminan sosial, yaitu untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Konsekuensi lainnya adalah ketidakpastian jangka panjang tentang keberlanjutan jaminan sosial. Pembebasan biaya dapat membuka pintu kemungkinan pengurangan dukungan politik di masa depan yang mana membahayakan kesinambungan dan keberlanjutan program ini. Pemerintah harus mempertimbangkan efek jangka panjang dari kebijakan ini terhadap keseluruhan sistem jaminan sosial.
Untuk menjaga agar program ini tetap sebagaimana mestinya, pemerintah harus memastikan bahwa pembebasan pembayaran tersebut tidak merugikan sumber keuangan BPJS dan kualitas layanan yang diberikan. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempertahankan komitmen terhadap program juga harus diperkuat. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap kemungkinan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang dari penmbebasan pembayaran BPJS. Keputusan harus didasarkan pada data empiris dan harus didiskusikan secara terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar keuangan, profesional medis, dan masyarakat pada umumnya.
