Di tengah pandemi ini masyarakat desa liaro, kec, bacan timur selatan, kab,halmahera selatan, prov, maluku utara. tetap beraktifitas seperti hari hari biasanya namun, mereka memanfaatkan kondisi yang tidak pasti ini untuk sama sama mengawal berbagai macam tindakan yang dapat merugikan masyarakat secara luas karena ditengah pandemi ini tidak ada sikap tegas dari pemerintah desa untuk memutus penyebaran virus corona tapi pemerintah desa malah sibuk melakukan kegiatan yang sama sekali tidak berkaitan dengan apa yang seharusnya dikerjakan.
dalam beberapa waktu sebelumnya mahasiswa bersama dengan masyarakat mengadakan diskusi publik di desa liaro untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa liaro di akhir periode ini, dengan dihadirkan kepala desa untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dalam masa kepemimpinannya karena dari awal menjabat sampai saat ini masyarakat belum merasakan dampak yang diinginkan dan terlihat meresahkan masyarakat desa liaro.
sampai pada kesempatan untuk menyampaikan kinerja kepala desa itu nampaknya masih belum ada kejelasan yang diharapkan masyarakat kerena tidak ada keterbukaan kepala desa kepada masyarakatnya, akibat itu masyarakat merasa dipermainkan dan tidak berhak mengetahui apa yang sebenarnya dikerjakan oleh kepala desa.
tidak ada keterbukaan persoalan ini semakin merembet pada persoalan yang lain semacam dana desa dan fee perusahaan yang ada di desa liaro karen sampai pada tinggkat fee perusahaan saja masyarakat tidak menerima hasil sedikit pun dan tanpa transparansi dari pemerintah tersebut. untuk itu masyarakat tidak segan segan mengancam kepala desa untuk segera penyelesaikan persoalan ini secara bersama sama dengan  masyarakaat agar tidak ada pihak yang di rugikan .
dalam aksi tersebut masyarakat melakukan aksi lock down kantor desa sebagai tanda bahwa kepercayaan terhadap pemimpin dan struktural desa mulai hilang karena selama ini masyarakat merasa sudah cukup dibodohi oleh pemerintah desa dengan adanya tidak transparan terhadap masyarakat walau demikian pemerintah desa tidak langsung mengiyakan keinginan masyarakat dan sempat terjadi berdebatan masyarakat dengan kepala desa karena masyarakat meminta penjelasan namun, tanggapan kepala desa seperti tidak serius dengan keresahan masyarakat, begini ceritanya ;Â
masyarakat menuntut kepala desa untuk segera menjelaskan secara detail terkait dengan dana desa dan fee perusahaan, namun,tanggapan kepala desa seperti ini, kalian ini macam inpektorat saja. dari tanggapan itu kekecewaan semakin menguasai kesabaran masyarakat untuk tetap menuntut kepala desa. dan akhirnya kepla desa membagikan fee perusaan kepada masyarakat secara merata tapi tidak dengan transparansi dana terdesebut.
terlanjur kecewa dengan kepala desa itu semakin bertambah karena dana BLT untuk korban terdampak covid-19 juga belum di berikan kepada masyarakat dan disini persoalannya semakin rumit diselesaikan karena kepala desa merasa diancam dan tidak memberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan ini. entah dana BLT tersebut sudah cair atau belum pun tidak ada kejelasannya sehingga masyarakat tetap menuntut haknya diluar dari fee perusahaan karena masih ada tuntutan yang belum di tanggapi oleh pemerintah desa.
tarik ulur persoalan ini masyarakat kembalin melakukan aksi lock down kantor desa yang kedua kalinya untuk mempertegas masyarakat ingin menuntut hak yang seharusnyan di berikan oleh pemerintah desa karena itu adalah kewajiban pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. tanpa perlawanan dari masyarakat tentunya persoalan semacam  ini tidak akan pernah selesai.
sampai saat ini belum ada kabar baik dari pemerintah desa untuk pembagian BLT dan transparansi dana desa, jika persoalan ini terus diperpanjang maka akan beakibat pada kedudukan kepala desa yang pastinya masyarakat menuntut sekaligus turun dari jabatan kepala desa karena kinerja yang tidak merakyat dan berbagai macam hal tidak dilakukan secara transparan untuk itu masyaraka hanya ingin hak nya terpenuhi dan kepala desa turun dari jabatannya. itu saja sudah cukup, tegas masyarakat desa liaro.
