Dalam teori ekonomi modern, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Produk Nasional Bruto (GNP) riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
[caption caption="radar Surabaya"][/caption]Pengembangan sektor riil ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Mubyarto yang pernah mengatakan majunya satu bangsa bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan rakyatnya, oleh karena itu pemilikan asset yang dikelola negara harus didistribusikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Pemikiran Guru besar Universitas Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini pun tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Artinya, kesejahteraan rakyat merupakan hal utama bangsa ini dan sudah seharusnya pula pemerintah bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat, terutama dengan membangun perekonomian rakyat melalui pengembangan sektor riil. Di tengah krisis ekonomi dunia, sektor riil memang menjadi solusi bagi negara-negara yang terkena dampak krisis, terutama krisis saat tumbangnya perekonomian Yunani tahun lalu.
Namun sayangnya, di beberapa Paket Kebijakan Pemerintah yang menekankan pentingnya sektor riil melalui program Usaha Mikri Kecil dan Menengah (UMKM), masih belum dirasakan oleh masyarakat kecil. Karena, biar bagaimanapun juga rakyat kecil adalah orang pertama yang merasakan bagaimana gelombang krisis menerpa Indonesia yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi.
Keadaan krisis ini pun dimanfaatkan beberapa orang ke ranah politik. Pihak yang berseberangan dengan pemerintah melempar kritik demi kritik atas ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga bahan pokok. Ketidakakuran menteri di Kabinet Kerja juga dinilai banyak kalangan memicu tersumbatnya kinerja pemerintah dalam beberapa program strategis.
Tapi, disaat krisis bukan berarti tidak ada orang yang peduli akan nasib bangsa. Kita bisa lihat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan berbagai kebijakan yang pro “wong cilik” mampu meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya. Lalu ada Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama (Ahok) yang sedikit demi sedikit mengatasi banjir dan kemacetan Jakarta, serta membenahi infrastruktur yang diperuntukan untuk rakyat kecil.
Selain dua birokrat di atas ada satu nama yang tidak tergabung dalam pemerintahan namun tetap konsen membangun ekonomi kerakyatan. Dia adalah Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang kerap turun ke daerah-daerah memberikan program nyata kepada rakyat kecil untuk bisa menjadi pengusaha. Sebagaimana pemikiran Prof. Dr. Mubyarto, pria yang akrab disapa HT ingin mengaplikasikan ekonomi kerakyatan untuk membangun bangsa di tengah krisis.
Program yang ditawarkan pun menjai solusi bagi rakyat kecil yang memang memerlukan pemasukan dan meningkatkan daya beli. Salah satu programnya adalah melatih warga di berbagai daerah dan diberikan modal usaha serta infrastruktur berupa gerobak untuk membuka usaha. Pria yang akrab disapa HT ini tidak melakukannya semata-mata untuk meminta jabatan ke pemerintah namun ini hanya salah satu bentuk pengabdiannya kepada Indonesia.
Sepertinya HT memang menyadari bahwa untuk membangun bangsa yang besar tidak harus membangun gedung mewah, apartemen menjulang tinggi, dan jalan-jalan protokol yang bagus. Tapi membangun bangsa harus dimulai dari bawah, dimana rakyat kecil harus hidup sejahtera. Jika rakyat kecil sudah sejahtera maka pembangunan nasional akan berjalan dengan sendirinya.
