Melansir dari laman pers Kepala Negara Uzbekistan, Presiden mengadakan pertemuan tentang penciptaan sistem kerja baru dengan daya tarik penduduk. Atas instruksinya, semua hokim (gubernur) akan mengalokasikan dua hari seminggu untuk penerimaan warga, dan resepsi harian akan didirikan di hokimiyat-hokimiyat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah sistemik di lapangan.
Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mengadakan pertemuan pada 23 Juli tentang organisasi sistem kerja baru dengan daya tarik penduduk.
Setelah menjadi presiden pada 2016, Shavkat Mirziyoyev mengumumkan prinsip utama pekerjaan para pemimpin di semua tingkatan: "Bukan orang-orang yang seharusnya melayani badan-badan negara, tetapi badan-badan negara harus melayani rakyat," kata laporan itu.
Selanjutnya, penerimaan orang dan penerimaan virtual presiden dibuat (di situs web penerimaan virtual itu ditunjukkan bahwa sekitar 5,5 juta banding diterima melaluinya). Praktik mengadakan dialog dengan penduduk dan resepsi kunjungan juga ditetapkan. Ini telah memecahkan banyak masalah, namun masih banyak masalah yang ada.
Dalam pertemuan itu, Shavkat Mirziyoyev menekankan "kebutuhan untuk menyelesaikan, pertama-tama, masalah sistemik yang menjadi alasan banding warga langsung di mahalla," kata laporan itu.
Presiden menginstruksikan hokim-hokim wilayah, kabupaten dan kota untuk mengalokasikan dua hari seminggu untuk penerimaan warga, dan di hokimiyats untuk mendirikan resepsi harian.
"Kantor hokim akan menjadi 'penerimaan rakyat. Setiap pemimpin harus memiliki strategi bagaimana mempertimbangkan banding, apa yang harus diperhatikan," kata presiden.
Itu juga diperintahkan untuk membuat penerimaan virtual dan halaman pribadi hokim di jejaring sosial untuk penerimaan daya tarik publik sepanjang waktu.
Presiden mencontohkan: dalam enam bulan pertama tahun ini, 100.000 banding tentang ketenagakerjaan dan kewirausahaan diterima oleh kantor penerimaan rakyat. Masalah seperti itu dapat diselesaikan oleh hokimiyat sendiri.
Sekarang sebagian besar imbauan diterima tentang masalah pasokan listrik dan gas, pekerjaan, perumahan, tanah, layanan medis dan pendidikan publik, kata pertemuan itu.
