Konsep Kewenangan Menurut Max Weber dan Relevansinya di Indonesia

Abstrak

Tulisan ini menyelami pemikiran Max Weber, seorang tokoh sosiologi politik klasik, tentang konsep kewenangan. Weber membedakan kewenangan menjadi tiga tipe ideal: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dengan pendekatan kualitatif melalui telaah pustaka dan analisis kasus terhadap pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2021, penelitian ini sampai pada satu kesimpulan utama: legitimasi adalah nyawa dari sebuah kewenangan, yang membedakannya dari sekadar kekuasaan atau pengaruh. Temuan penelitian mengungkap bahwa krisis legitimasi, seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja, berpotensi memicu gejolak politik dan penolakan massal. Meskipun tata kelola Indonesia modern didominasi oleh kewenangan legal-rasional, tulisan ini menegaskan bahwa kewenangan tradisional dan karismatik masih memiliki pengaruh yang tidak boleh dianggap remeh.

Pendahuluan

Dalam dunia ilmu politik, istilah "kewenangan" dan "kekuasaan" sering kali dicampuradukkan. Namun, Max Weber memberikan garis pemisah yang tegas antara keduanya. Bagi Weber, kewenangan bukan sekadar soal kemampuan memaksa, melainkan sebuah kekuasaan yang diakui keabsahannya oleh mereka yang dipimpin, sehingga menimbulkan kepatuhan yang tulus dan sukarela. Pemahaman ini menjadi kunci untuk membedah dinamika politik di Indonesia, di mana legitimasi pemerintah kerap diuji oleh kebijakan-kebijakannya yang menuai polemik. Artikel ini berupaya mengurai tipologi kewenangan ala Weber, menyoroti peran sentral legitimasi, dan menguji relevansinya melalui sebuah studi kasus yang sempat mengguncang Indonesia: pembatalan UU Cipta Kerja.

Metode

Penelitian ini mengandalkan metode studi literatur dan analisis kualitatif deskriptif. Sumber data primer diambil dari pemikiran Max Weber, terutama dalam karyanya Economy and Society, ditambah dengan teori-teori legitimasi dari para pemikir lain. Data empiris diambil dari putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil UU Cipta Kerja. Analisis dilakukan dengan cara mencermati kasus tersebut melalui kacamata teori Weber, untuk melihat sejauh mana teori klasik ini masih relevan menjelaskan fenomena politik Indonesia masa kini.

Hasil dan Pembahasan

1. Tiga Wajah Kekuasaan: Power, Influence, dan Authority
Sebelum membahas tipologi Weber,ada baiknya kita membedakan tiga konsep yang kerap bertumpang-tindih:

* Kekuasaan (Power): Kemampuan untuk memaksakan kehendak, bahkan ketika menghadapi perlawanan. Sifatnya memaksa.
* Pengaruh (Influence): Kemampuan untuk membujuk atau mengubah perilaku orang lain tanpa menggunakan ancaman yang gamblang.
* Kewenangan (Authority): Kekuasaan yang diakui keabsahannya oleh para pihak yang dipimpin. Di sinilah legitimasi berperan sebagai fondasi yang membuat orang patuh dengan rela.

2. Tiga Pilar Legitimasi: Tipologi Kewenangan Max Weber
Weber mengidentifikasi tiga sumber legitimasi yang menjadi dasar kewenangan:

* Kewenangan Tradisional: Berakar pada keyakinan akan kesakralan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Misalnya, kewenangan seorang raja atau ketua adat.
* Kewenangan Karismatik: Lahir dari daya pikat, heroisme, atau sifat luar biasa yang diyakini melekat pada seorang pribadi. Tokoh-tokoh revolusioner atau pemimpin populis seringkali mengandalkan jenis kewenangan ini.
* Kewenangan Legal-Rasional: Berlandaskan pada aturan hukum yang impersonal dan jenjang birokrasi yang jelas. Kewenangan ini melekat pada jabatannya, bukan pada orang yang mendudukinya. Contohnya adalah kewenangan seorang presiden, hakim, atau kepala dinas, yang semuanya diatur oleh hukum tertulis.

3. Legitimasi: Perekat Stabilitas Politik
Legitimasi ibarat"lem sosial" yang merekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Ketika legitimasi kuat, pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lebih lancar karena kepatuhan warga bersifat sukarela, sehingga mengurangi ketergantungan pada paksaan. Sebaliknya, krisis legitimasi---saat sebuah kebijakan dianggap tidak sah atau tidak adil---dapat memicu gelombang protes, pembangkangan sipil, dan pada ujungnya, instabilitas politik.

4. Cermin Kasus: Pembatalan UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi
Kasus UU Cipta Kerja pada 2021 menjadi contoh nyata untuk menggambarkan dinamika kewenangan dan legitimasi di Indonesia.

* Ujian Kewenangan Legal-Rasional Pemerintah: Pemerintah menggunakan kewenangan legal-rasionalnya untuk mengesahkan UU Cipta Kerja melalui proses legislatif. Sayangnya, proses ini dinilai cacat formil oleh banyak kalangan, dengan tuduhan ketiadaan transparansi dan ketergesa-gesaan.
* Krisis Legitimasi: Cacat prosedural inilah yang memicu krisis legitimasi secara masif. Masyarakat sipil, serikat buruh, dan mahasiswa menolak UU tersebut bukan hanya karena substansinya, tetapi juga karena cara pembuatannya dianggap tidak sah. Gelombang protes besar-besaran menjadi bukti nyata dari krisis ini.
* Pemulihan Legitimasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK): Di sinilah MK hadir sebagai penjaga kewenangan legal-rasional. Putusan MK yang menyatakan UU tersebut "cacat hukum" dan "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" merupakan langkah korektif. Keputusan ini, meski menuai pro dan kontra, pada akhirnya berfungsi memulihkan legitimasi sistem hukum dengan menunjukkan adanya mekanisme untuk mengoreksi kesalahan lembaga eksekutif dan legislatif.

5. Relevansi Tipologi Weber dalam Kancah Politik Indonesia
Politik Indonesia adalah sebuah mosaik yang kompleks dari ketiga jenis kewenangan Weber.

* Legal-Rasional kian menguat seiring dengan konsolidasi demokrasi dan hadirnya institusi seperti MK.
* Tradisional tetap hidup dalam wujud pengaruh tokoh adat, ulama, atau kalangan ningrat yang sering kali menjadi penentu opini publik di daerah.
* Karismatik menemukan panggung barunya di era digital. Figur-figur populis dengan retorika membara dapat membangun basis dukungan yang masif melalui media sosial, tak jarang menantang kewenangan establishment yang legal-rasional.

Kesimpulan

Pada intinya, kewenangan dalam perspektif Max Weber adalah kekuasaan yang disetujui dan diakui keabsahannya. Pembedaan antara kewenangan tradisional, karismatik, dan legal-rasional memberikan pisau analisis yang tajam untuk memahami sumber legitimasi kekuasaan. Kasus pembatalan UU Cipta Kerja membuktikan bahwa dalam negara hukum modern seperti Indonesia, kewenangan legal-rasional adalah pilar utamanya. Namun, legitimasinya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur dan substansi hukum yang adil. Di sisi lain, kewenangan tradisional dan karismatik tetap menjadi arus bawah yang berpengaruh. Karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap ketiga bentuk kewenangan ini sangat penting bagi siapa pun yang ingin memahami denyut nadi politik Indonesia yang dinamis dan kompleks.

Daftar Pustaka

1. Weber, Max. (1978). Economy and Society. Berkeley: University of California Press.
2. Easton, David. (1965). A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley.
3. Lipset, Seymour Martin. (1981). Political Man: The Social Bases of Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja.