Subsidi LPG 3 kg adalah salah satu program pemerintah yang sangat penting untuk membantu keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro agar kebutuhan energi rumah tangga mereka terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Namun, selama ini distribusi subsidi LPG 3 kg masih penuh tantangan, seperti penyalahgunaan kartu identitas fotokopi, yang memungkinkan pihak yang tidak berhak mendapatkan keuntungan lebih besar dari penerima yang seharusnya.
Pendataan dan Validasi Berlapis: Sistem berbasis NIK harus selalu diperbarui dengan data sosial ekonomi terkini, termasuk melalui pendataan langsung oleh aparat desa dan kelurahan agar informasi benar-benar akurat. Pemerintah berencana meluncurkan sistem verifikasi digital berbasis NIK untuk meningkatkan ketepatan penyaluran subsidi. Sistem ini akan terintegrasi dengan data kependudukan, agar subsidi tepat sasaran.Â
Menurut Vita Puji Lestari, peneliti dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, transformasi ini bisa memperbaiki banyak hal. Namun, ia juga menyoroti kekhawatiran bahwa aturan baru yang lebih ketat dapat menyebabkan kenaikan biaya bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Ia menekankan pentingnya data yang akurat dan pendampingan bagi pengguna agar mereka tidak dirugikan.
Di sisi lain, Edy Priyono, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, menyatakan bahwa selama ini sekitar 65% subsidi LPG justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, yang membuat negara rugi besar karena impor LPG meningkat. Menurutnya, transformasi digital yang juga mengkaji alternatif energi seperti kompor induksi bisa menjadi jalan keluar yang tidak hanya menghemat subsidi tapi juga ramah lingkungan.
Selain pendapat ahli, kebijakan baru tersebut telah memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak menyambut positif kebijakan tersebut, dengan harapan subsidi benar-benar akan mencapai sasaran yang diinginkan. Namun, di samping respon positif, terdapat pula kekhawatiran mengenai keterbatasan akses teknologi dan distribusi data yang tidak merata, terutama di daerah terpencil.
Usulan Perbaikan yang Efektif dan Humanis
Untuk membuat transformasi ini berhasil, beberapa hal perlu diperhatikan:
- Pendataan dan Validasi Berlapis: Sistem berbasis NIK harus didukung oleh pemutakhiran terus-menerus data sosial ekonomi, termasuk pendataan lapangan oleh aparat desa dan kelurahan agar data akurat dan update.
- Sosialisasi dan Edukasi Intensif: Pemerintah dan mitra terkait perlu mengadakan sosialisasi dengan bahasa mudah dipahami, pendampingan pemanfaatan teknologi verifikasi, terutama bagi kelompok rentan dan lansia.
- Akses Distribusi Yang Merata: Perlunya kebijakan distribusi LPG yang mempertimbangkan perbedaan geografis, dengan subsidi transportasi atau harga khusus di daerah terpencil agar harga satu harga tetap terjaga.
- Alternatif Energi dan Subsidi Diversifikasi: Pengembangan subsidi untuk alternatif energi ramah lingkungan seperti kompor induksi, yang dapat dipantau digital dengan lebih mudah, juga harus dipercepat sebagai langkah jangka panjang.
- Sistem Pengaduan dan Transparansi: Adanya platform pengaduan yang responsif jika terjadi kendala penyaluran subsidi dan transparansi real time transaksi untuk mengawasi praktik penyelewengan.
Transformasi digital LPG 3 kg merupakan langkah krusial dan progresif untuk memastikan bahwa subsidi menjangkau penerima yang berhak. Walaupun, keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya teknologi, tapi juga perlu pendekatan manusiawi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kebijakan agar subsidi bisa benar-benar menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan tanpa menimbulkan beban baru.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
