Membangun Indonesia Dimulai dari Tanjab Barat

Pola ini diperparah dengan kualitas dan kemampuan sosok calon yang tidak memilikI investasi sosial bahkan adaptasi sosial.  hanya mengandalkan modal uang (itupun tidak seberapa). 

Dari sisi pendidikan si calon juga kerap jadi persoalan dan bahan pergunjingan masyarakat, mengapa dipaksakan si calon tsb maju, jika akhirnya menuai kontroversi,  fenomena kasus ijazah belian  atau paketan  tanpa melalui prosedur yang benar  sebagai bentuk manipulasi demokrasi dan rusaknya tatanan politik.   

Stigma ini telah berurat akar, jangan anda bayangkan meminjam pendapat  tokoh masyarakat dan politikus daerah bahwa untuk maju saja (ini belum terpilih) seorang calon Bupati diharuskan menyiapkan anggaran paling tidak minimal 5 -- 10 Milyar. 

Sebuah penilaian jujur diluar konteks hukum, sebuah legitimasi tanpa sandaran kebenaran kecuali dibenarkan meskipun dalihnya absurd. Jika ini masih berlaku anda jangan berharap menemukan sosok pemimpin mumpuni  dan merakyat yang menjadi dambaan masyarakat banyak.

Seorang pemimpin sekelas Bupati tidak ada kewajiban untuk menyiapkan anggaran besar apalagi  mencapai hingga puluhan Milyar. Tinggal keberanian untuk merobah sistem, paling tidak memulainya dari proses pencalonan, miminal menolak mahar politik baik permintaan pengurus parpol maupun pemberian dari calon Bupati. 

Perlu transparansi dan akuntabilitas, agar proses rekrutmen calon Bupati berlangsung jujur dan fair, jangan proses rekrutmen hanya ajang formalitas belaka (pendaftaran awal) terbuka - dibelakang (hasil akhir) bermain, harus jelas variabel calon terpilih diusung Parpol. 

Semua calon kontestasi disamping pemaparan visi, misi dan program, juga harus melewati uji kompetisi dan kompetensi  untuk mengukur sejauh mana kadar kualitas kepemimpinannya (leadership) dan kemampuan (kapabilitas) calon,, artinya pemaparan visi, misi dan program tidak sekedar memenuhi formalitas belaka sebagai syarat  perundang-undangan dan peraturan atau tatib partai. 

Pemaparan tsb harus dimaknai kesungguhan calon untuk menjalankan kewajibannya tatkala terpilih dan sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.   Jika perlu proses rekrutmen calon bupati yanng diusung Parpol supaya berjalan sportif,  perlu melibatkan pihak ketiga semacam juri independen, akademisi, LSM/Ormas dan awak media serta tokoh masyarakat agar masing-masing calon Bupati duji kemampuan dihadapan publik. 

Keterlibatan atau peran serta masyarakat sangat diperlukan, jika ingin mewujudkan tatanan demokrasi yang bersih, jurdil dan transparan serta menjadi dambaan masyarakat, mari kita pelopori pembangunan Indonesia dimulai dari Tanjab Barat,  sebagai  langkah awal  membangun rekrutmen politik dengan baik dengan memilih pemimpin terbaik dan  calon terpilih benar-benar memenuhi ekspektasi orang banyak. 

Sehingga diharapkan kedepan hadir sosok pemimpin mumpuni dan merakyat yang menjadi tonggak awal pembangunan Tanjab Barat sebagai daerah mandiri dan pelopor percontohan pertama dan terbaik di Indonesia. 

Bisakah kita melakukannya, bisa......jika anda tidak bisa, saya bisa ...semua berpulang kepada anda dan masyarakat, maukah negeri  Indonesia indah dan kaya ini seperti ini terus-menerus dibiarkan, mari kita awali dengan langkah-langkah kecil dengan memulainya membangun daerah kita  Tanjab Barat, Negeri Tungkal Serambi Jambi, Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan.

* Penulis Alumnus & Aktivis Senat Mhs UGM 

    (Kandidiat Calon Bupati Tanjab Barat 2020)