Mohon tunggu...
rahmad
rahmad Mohon Tunggu... team media

Saya adalah seorang profesional di bidang komunikasi digital dan media, dengan pengalaman dalam pengelolaan konten, publikasi, dan hubungan media

Selanjutnya

Tutup

Politik

Perkuat Gakkum ESDM, Lawan Tambang Ilegal Hingga Tuntas

12 September 2025   09:17 Diperbarui: 12 September 2025   09:17 11
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto Pribadi Steven Izaac Risakotta

Jakarta, -- Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Steven Izaac Risakotta, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan teknologi untuk memberantas tambang ilegal yang merusak lingkungan, membebani keuangan negara, dan mengguncang kepastian hukum.

Ia menyambut baik dorongan dari Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, yang mendorong Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar lebih aktif memerangi praktik pertambangan ilegal. Menurut laporan, langkah konkret seperti modernisasi teknologi (drone, GPS, metering otomatis, sistem ICT), peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi keharusan.

"Pertambangan ilegal bukan hanya soal pelanggaran administratif. Ini soal keadilan lingkungan, kepastian investasi, dan hak rakyat atas sumber daya alam mereka. Kita perlu pengawasan yang modern, SDM yang mumpuni, dan koordinasi antar lembaga yang solid agar tidak ada celah untuk praktik yang merugikan," ujar Steven di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Steven menggarisbawahi bahwa selain upaya penindakan, regulasi yang harmonis pusat-daerah juga sangat penting agar tidak ada tumpang tindih kewenangan serta agar masyarakat dan investor legal dapat memahami batas-batas yang jelas.

Ia juga mendorong Ditjen Gakkum memiliki roadmap nasional yang menghitung secara resmi potensi kerugian negara akibat pertambangan ilegal, serta target pemulihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai indikator utama kinerja. Menurutnya, laporan tahunan yang transparan akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Steven menambahkan bahwa pemberantasan tambang ilegal juga harus diiringi dengan mekanisme pemulihan lingkungan yang efektif agar tidak muncul konflik sosial dan agar dampak lingkungan bisa diminimalisir

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun