Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud konkrit dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai wujud atas hak asas politik rakyat, dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah.
Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan pada tahapan regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasaisuatu wilayah.
Melihat fenomena yang terjadi saat ini dimana putra dan menantu dari Presiden RI menggunguli lawannya pada pemilihan walikota. Hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2020 membawa Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mengungguli lawannya di daerah masing-masing yaitu Solo dan Medan. Putra dan menantu Presiden Joko Widodo itu berpeluang besar menjadi pemimpin berikutnya untuk dua daerah tersebut. Kemenangan dari Gibran dan Bobby menandakan bahwa eksisnya trah Jokowi di kancah perpolitikan Indonesia. Hal akan mengukir sejarah baru di indonesia karena anak dan menantunya berhasil memenangkan pilkada saat masih aktif menjabat sebagai presiden. Nama Jokowi sendiri sudah menjadi modal dan faktor penentu kemenangan bagi Gibran dan Bobby saat berkontestasi di Pilkada. Khusus bagi Gibran, tentu saja sudah sangat diperhitungkan oleh masyarakat Solo karena Jokowi pernah menjabat sebagai wali kota Solo selama dua periode.
Tak hanya itu, Jokowi yang berstatus sebagai presiden tentu saja memiliki power yang besar dalam mengatur berlangsungla kontestasi Pilkada ini.Power ini bisa digunakan untuk membantu keluarganya di Pilkada, baik secara langsung atau tak langsung.
 Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti politik dalam Pilkada. Praktik politik dinasti juga ditengarai menjadikan lemahnya fungsi checks and balances hingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beserta kerabatnya
Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kompetensi dalam menjalankan tugas.
Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.
