Ketika Pancasila Harus Biacara di Tengah Hiruk-Pikuk Uang dan Geopolitik

Saya masih ingat saat pertama kali duduk di kelas Mata Kuliah Kewarganegaraan. Dosen saya membuka perkuliahan dengan kalimat yang tidak biasa: "Kalian bisa punya banyak uang, bahkan paspor ganda, tapi tetap tidak tahu siapa kalian sebenarnya." Saat itu saya mengernyit. Bukankah kewarganegaraan cukup dibuktikan dengan KTP atau keikutsertaan dalam pemilu? Ternyata tidak semudah itu.

Hari ini, ketika saya membaca berita tentang negara-negara yang menjual kewarganegaraan kepada investor asing, dan para pengusaha yang memegang lebih dari satu paspor demi kemudahan bisnis, saya baru paham: kewarganegaraan kini adalah arena politik global. Ini bukan hanya soal dokumen, tapi soal nilai. Dan di sinilah saya merasa: Pancasila kembali dipanggil.

Mata kuliah Kewarganegaraan semestinya tidak berhenti pada hafalan sila atau sejarah konstitusi. Ia harus menjadi ruang diskusi yang kritis dan kontekstual. Bagaimana kita memaknai Persatuan Indonesia ketika banyak warga kaya lebih memilih tinggal di luar negeri dan memindahkan kekayaan mereka dalam bentuk uang fiat? Bagaimana Keadilan Sosial ditegakkan jika akses terhadap kewarganegaraan bisa dibeli, sementara rakyat kecil justru dipersulit dalam administrasi dasar seperti pencatatan sipil?

Di era uang fiat, di mana nilai uang tidak lagi ditopang emas, melainkan hanya oleh kepercayaan dan kebijakan negara, muncul kesenjangan baru yang tak kasatmata. Mereka yang mampu mencetak atau mengakses uang lebih dulu, berhak atas fasilitas, proteksi, bahkan identitas nasional lebih dari satu. Yang lemah hanya jadi penonton. Ini bukan sekadar ketimpangan ekonomi, tetapi ketimpangan kewarganegaraan. Apakah kita rela melihat status warga menjadi privilese yang bisa diperdagangkan?

Geopolitik menambah lapisan rumit. Negara-negara adidaya tidak hanya bersaing di bidang militer atau teknologi, tetapi juga dalam pengaruh ideologis. Di tengah ketegangan Amerika dan Tiongkok, Rusia dan Barat, Indonesia dituntut bersikap, namun dengan tetap menjaga kemandirian. Di sinilah peran Pancasila sebagai penyeimbang makin krusial. Kita tidak boleh larut dalam tarikan blok manapun. Pancasila adalah filter kita. Ia yang membedakan kita dari hanya sekadar menjadi bagian dari "pasar warga dunia".

Dari ruang kuliah, saya belajar bahwa kewarganegaraan bukan produk birokrasi, tetapi bentuk komitmen. Pancasila bukan daftar hafalan, melainkan fondasi berpikir, bertindak, dan bersikap. Dan saat dunia menawarkan ilusi kenyamanan lewat paspor mahal, sistem mata uang tak berbasis riil, dan geopolitik yang memaksa, maka Pancasila-lah yang harus bicara. Ia menuntun kita untuk tidak sekadar menjadi warga sebuah negara, tetapi warga dari nilai yang dijaga.

Jika kampus bisa menjadi tempat menyulut kesadaran itu, maka mata kuliah Kewarganegaraan bukan sekadar formalitas. Ia bisa menjadi ruang paling subversive, yang melawan narasi dominan, mempertanyakan sistem, dan mengingatkan: kita warga negara, bukan warga pasar.