Ibu Kota Nusantara tengah direncanakan untuk resmi pada tahun 2024 ini, bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-79 Indonesia. Munculnya kota baru di tengah Kalimantan Timur ini tentunya menjadi salah satu perhatian penting untuk pembangunan dan perencanaan penghubung transportasi darat antar kota satelit dan kota utama. Salah satu transportasi yang dipersiapkan untuk penghubung antar kota kalimantan ini adalah kereta api. Proyek ini sebenarnya sudah tertulis pada rangka pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk periode 2014-2019, tetapi karena adanya keterbatasan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka proyek ini selalu diundur hingga tertunda untuk waktu yang tidak terhingga.
Proyek Kereta Api Kalimantan ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari dalam negeri, tetapi juga diperlukan hasil kerja sama yang memadai ataupun investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2000 silam, perencanaan Kereta Api di Kalimantan masih bersifat sentralistik hingga monopolistik, karena itu terjadilah sebuah keterlambatan untuk pembangunan proyek tersebut. Sampai dengan tahun 2007 dengan adanya UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang memperbolehkan adanya sifat desentralistik untuk swasta dan daerah untuk mengambil peran dalam membangun proyek Kereta Api Kalimantan (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2012).
Kemitraan Publik-Swasta ini menjadi salah satu konsep yang penting untuk ditinjau karena latar belakang bahwa sektor publik (pemerintah) tidak bisa sendirian dalam melaksanakan proyek, tetapi dengan mengajak sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaannya maka hal ini akan membuahkan manfaat yang baik antar kedua aktor (Trismara, 2011).
 Proyek jalur Kereta Api di Kalimantan yang direncanakan untuk menghubungkan kota-kota lain dengan Ibu Kota Nusantara ini direncanakan akan digarap setelah tahun 2025. Proyek ini disebutkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan, Djarot Tri Wardhono bahwa proyek ini sudah memasuki studi Detail Engineering Design (DED) dan direncanakan akan terbagi menjadi dua jaringan jalur kereta api antar kota dan jalur kereta api perkotaan (Tim CNN Indonesia, 2023).
Proyek ini juga harus melalui studi kelayakan apabila anggaran pembangunan proyek kereta api ini telah disetujui, harus ada proses sosialisasi, negosiasi, dan musyawarah mufakat untuk proses perencanaan yang baik. Rencananya, proyek ini akan berusaha menghubungkan kota-kota penting seperti Palangka Raya, Banjarmasin, Tanjung, hingga Ibu Kota Nusantara sendiri sebagai kota utama nantinya di Kalimantan (Nisa, 2023).
Namun, banyak diketahui bahwa pembangunan proyek Kereta Api sangat minim di daerah saat ini dikarenakan masih rendahnya jumlah permintaan oleh masyarakat, alternatif transportasi darat berbasis jalan raya yang masih banyak diminati, dan estimasi anggaran dana yang sangat besar (Hamdani, 2023).
Menganalisis dari kacamata fungsi perencanaan sebagaimana dituliskan oleh Amy & Krisna (2023) dalam bukunya Pengantar Manajemen Sektor Publik, proses perencanaan yang telah dilaksanakan pada proyek Api Kalimantan ini sudah memenuhi aspek penetapan tujuan dan premis perencanaan yang jelas yang tentunya sudah tertera sendiri pada Proyek Strategis Nasional sebelumnya. Namun, adapun ada empat hal yang belum bisa ditemukan dengan jelas menurut penulis yaitu tindakan alternatif, perumusan rencana turunan, pengamanan kerja sama, dan penilaian rencana.
Proyek ini secara jelas sudah menetapkan tujuan bahwa proyek ini untuk usaha perhubungan kota-kota di Kalimantan utamanya kota besar sendiri seperti Samarinda, Palangka Raya, Banjarmasin, dan Ibu Kota Nusantara sendiri. Premis perencanaan yang diasumsikan oleh pemerintahan yang diwakili oleh Kementerian Perhubungan juga sudah menuliskan bagaimana kemungkinan perencanaan tersebut dilaksanakan melalui berbagai rencana pembangunan di pusat maupun daerah.
Kendatipun proses perencanaan ini penulis melihat adanya kekurangan bagaimana pemerintah melihat apakah ada tindakan alternatif lainnya seperti mempermudah akses transportasi udara antar provinsi Kalimantan yang tentunya bisa menggerakan mobilisasi lebih cepat atau apakah bisa membangun transportasi kereta api ini dengan lebih efisien dan lekas, perumusan rencana turunan yang tentunya belum dirincikan bagaimana pembangunan di Kalimantan dengan alam yang tentunya berbeda dari Jawa, pengamanan kerja sama antara publik-swasta yang belum pasti karena masih dalam proses pencarian investor, dan penilaian rencana akhir untuk mengumpulkan pendapat masyarakat Kalimantan sendiri dalam proyek ini.
Tidak bisa dipungkiri juga apabila proyek Kereta Api Kalimantan ini bisa berhasil terlaksanakan dengan sukses, kita bisa menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam usaha pembangunan yang terdesentralisasi serta usaha untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan public goods yang baik. Pencapaian proyek ini akan manfaat ekonomi yang berjangka panjang untuk keseluruhan pulau Kalimantan, meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan menggunakan transportasi kereta api, dan tentunya mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai ibukota terbaru bagi Indonesia.
