Pesta Pilkada Di Masa Pandemi Yang Menuai Pro dan Kontra Di Masyarakat

Oleh : Muhammad Aditya Wirawan (Mahasiswa Ilmu Pemerintaan Universitas Muhammadiyah Malang)

Pilkada serentak diakhir tahun 2020, merupakan salah satu agenda penting dalam perjalanan demokrasi ditingkat lokal dan hal ini merupakan suatu yang akan menjadi harapan rakyat sebagai wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara langsung, inklusif dan demokratis. Pilkada dikatakan sebagai pesta karena semua kegiatan pemilu pada ketetapan undang-undang (UU) pemilu. Dalam pemilu tidak bisa luput dari kekecewaan dan ketidakpuasan bagi pasangan calon yang kalah. 

Meski masih dalam situasi pandemi, perhatian umat manusia justru mengarah ke berbagai masalah yang ditimbulkan oleh Covid-19. Perdebatan muncul dari segala penjuru, tentang pengelolaan masalah infeksi bersama dari kampanye klaster misalkan, pertimbangan pertimbangan etis soal apakah pembiayaan pemilu lebih ramah lingkungan optimalisasi perangkat medis dalam penanganan pandemi itu sendiri.

Terlebih di Indonesia pelaksanaan Pilkada masih membuat  kerumunan massa yang sulit diukur. Berdasar Perpu No. 2 Tahun 2020, penyelenggaraan pilkada telah mengalami penundaan selama tiga bulan, yang semula September menjadi Desember.

Permintaan penundaan Pilkada 2020 tetap disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat.Pasalnya, masih ada keraguan dari masyarakat atas kesiapan pemerintah dalam mendorong penyebaran virus Corona di Indonesia yang masih belum maksimal. Masyarakat juga khawatir akan kemungkinan terjadinya kluster baru di Pilkada pada masa pandemi. Hal ini karena berkaitan dengan teridentifikasinya sejumlah pejabat pemerintah dan penyelenggara pemilu di beberapa wilayah yang terjangkit virus ini.

Pilkada tetap diselenggarakan

Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD bahkan jika pelaksanaan pilkada serentak tak perlu ditunda agar tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 Di sisi lain, Pusat Penelitian Politik LIPI justru menilai bergesernya jadwal pilkada itu pun masih mendorongakan keadaan, mengingat belum menurun landainya angka kasus Covid-19 positif.(Republika.co.id, 23/09/2020).

Pilkada Serentak 2020 ini digelar disekitar 270 wilayah di Indonesia, termasuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September dan berakhir tanggal 5 Desember 2020, berlangsung selama 71 hari. Pada tanggal 6-8 Desember 2020 akan diberlakulan masa tenang.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Apakah pemerintah bisa menghadapi kontroversi pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19

Dalam situasi pandemi menjadi Golput boleh jadi adalah pilihan yang paling rasional mengingat banyak protes dari masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang terkait penyelenggaraan Pilkada ini secara potensial masyarakat akan Masyarakat Golput atau tidak memilih suara karena alasan kesehatan dan keselamatan warga.

Ini mungkin saja terjadi karena keputusan masyarakat untuk Golput ini pernah terjadi di beberapa negara yang tetap memutuskan untuk menyelenggarakan Pemilu di tengah kondisi pandemi yang belum mereda.sehatan dan keselamatan publik tengah terancam.

Antisipasi konflik kabareskrim mengerahkan personel

Untuk mengantisipasi adanya golput dan konflik dikalangan masyarakat, Kabareskrim Listyo berkata Polri sudah siap menghadapi kemungkinan segala konflik yang terjadi di pilkada kali ini. Polri, Kata Listyo, sudah siap mengantisipasi kemungkinan adanya konflik.

Ada antisipasi dan beberapa keputusan yang telah disampaikan oleh Kabareskrim setiap TPS di daerah akan dijaga polisi.

TPS dikawal oleh Polri dengan penjagaan yang ketat, untuk meyakinkan bahwa pada hari H nanti, surat suara yang tersebar tersebut bisa sampai di TPS dan proses pemilihan yang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan tanpa ada kecurangan.

Bagaimana dengan Indonesia dalam melaksanakan pilkada serentak di masa pandemi?

Komisi Pemilihan Umum Kesiapan Pilkada Serentak 2020 telah mencapai 80%. jangan sampai pelaksanaan ini membuat berbagai pihak kecewa karena pelaksanaanya yang kurang maksimal. Sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah dan perangkat terkaitnya, tetapi juga masyarakat pemilik hak suara. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan proses Pilkada Serentak 2020 sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Semua proses pengelolaan tersebut sudah dikoordinasikan dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait,.“KPU berharap masyarakat pemilih tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS, karena semua pengelolaan logistik yang dipakai dalam pemungutan suara di TPS sudah sesuai prokes

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut, pihaknya telah memutuskan pencoblosan Pilkada 2020 sesuai dengan pencegahan Covid- 19. Jika pilkada tersebut diterapkan sesuai protokal kesehatan secara ketat, ia yakin gelaran pemungutan suara Pilkada 2020 tak akan jadi media penularan virus corona. Karena proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS kita juga menerapkan protokol Covid,"

kata Ilham dalam diskusi yang menantang yang menantang YouTube Kanal KPK, Selasa (24/11/2020).