Indonesia Keracunan Dinasti Politik

Oleh - Cynophobia &  rimbaaaa

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. 

Ada beberapa pengertian dari ahli mengenai demokrasi diantaranya ialah, Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Government Of The People, By The People, And For The People). 

Menurut H. Harris Soche Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, rakyat merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka.

Dalam perjalanan peradaban politik, demokrasi hadir sebagai bentuk ideal untuk membuat semua kalangan mempunyai akses yang sama di depan kekuasaan, namun dalam perkembangannya terjadi polarisasi terhadap permainan politik, yaitu apa yang sering kita dengar sebagai "dinasti politik". Sebagai Negara yang meganut sistem pemerintahnan demokrasi, Indonesia tidak mengenal sistem pemerintah yang mewariskan kepemimpinan berdasarkan pada garis keturunan (monarki), karena indonesia sendiri tidak mengatur tentang dinasti politik, hal ini dapat dilihat dari konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

Hadirnya Dinasti politik sebagaimana fenomena sungguh suatu pertanda hancurnya bagi sistem demokrasi, karena politik dinasti akan memperkuat akar dari feodalisme dan menumbuhkan kembali tradisi tirani yang memungkinkan lahirnya kekuasaan absolut dan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Hal semacam inilah yang akan merusak esensi demokrasi yang berpegang pada kekuasaan rakyat. 

Dinasti politik tidak hanya masuk kedalam sistem pemerintahan melainkan masuk dari berbagai macam arah, sebut saja partai politik, partai politik yang seharusnya mempersiapkan kader yang berkualitas guna diusung untuk mengikuti penyelenggaraan pemilihan umum, sebaliknya untuk mementingkan orang- orang yang berpengaruh, para pemegang kekuasaan, para pemilik modal, dan elit politik yang kelak akan melahirkan calon pemimpin yang berpikiran pragmatis tanpa dibekali oleh pendidikan politik, membuat kebijakan yang akan menguntungkan keluarga oligarkinya dan menyengsarakan rakyat.

Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi pendapat Montesquieu dalam The Spirit Of Law, Montesquieu menjelaskan terdapat tiga kecendrungan kekuasaan. Pertama, kecendrungan untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, kecendrungan memperbasar kekuasaan. 

Ketiga, kecendrungan untuk memanfaatkan kekuasaan.  Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti, hal ini membuat ruang dan gerak masyarakat menjadi terbatas, sehingga setiap warga negara yang ingin menggunakan hak politiknya dimonopoli oleh sekumpulan oligarki yang ingin melenggangkan kekuasaan melalui permainan dinasti politik. Seharusnya Iklim politik Indonesia harus melahirkan pemimpin yang cerdas, memiliki kapasitas dan berkualitas, sehingga mampu menyelesaikan persoalan ekonomi, hukum, kesejahteraan masyarakat dan berbagai macam persoalan yang menjadi hambatan untuk kemajuan negara.