Mamuju - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menyatakan keinginan mendesak untuk bertemu dengan Gubernur Sulawesi Barat. Pertemuan ini bertujuan untuk mempertanyakan kejelasan terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang saat ini menjadi polemik di kalangan mereka.
Para ASN PPPK merasa kebingungan dan kecewa dengan ketidakjelasan informasi mengenai TPP mereka. Mereka merasa hak-hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi, padahal mereka juga merupakan bagian dari ASN yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Kami sangat ingin segera bertemu dengan Bapak Gubernur untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai TPP kami. Kami merasa perlu ada dialog langsung agar semua informasi menjadi jelas dan tidak ada lagi kesimpangsiuran," ujar salah satu perwakilan ASN PPPK Pemprov Sulbar.
Para ASN PPPK berharap Gubernur Sulawesi Barat dapat segera merespons keinginan mereka dan memberikan waktu untuk pertemuan. Mereka percaya bahwa dialog langsung akan menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik TPP ini. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memberikan solusi yang adil dan bijaksana.
"Kami berharap Bapak Gubernur dapat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Kami percaya bahwa dengan dialog yang konstruktif, kita dapat menemukan solusi terbaik untuk semua pihak," pungkas perwakilan ASN PPPK tersebut.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
