Masalah ketimpangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat Indonesia semakin terpampang jelas di tengah pagebluk Covid-19. Dalam dekade ini, isu ketimpangan cenderung tak digapai dalam isu lainnya, antara lain pertumbuhan ekonomi dan insentif yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.
Masyarakat yang tergolong kelas menengah dan memiliki tabungan yang cukup bisa saja tidak terganggu pengeluaraannya akibat Covid-19. Kelompok ini bisa saja tidak terganggu penerimaannya karena mayoritas sudah memiliki pekerjaan formal yang bisa dikerjakan dari rumah. Kondisi berbeda muncul bagi mereka yang bekerja secara informal. Tidak ada pilihan lain bagi kelompok masyarakat ini, selain harus turun ke lapangan dan berisiko tertular Covid-19.
Pemerintah tetapkan pada tanggal 13 januari vaksinasi Covid-19 dijalankan. Muncul lah polemik baru, dari kalangan penguasaha mengusulkan untuk mendapatkan vaksin corona berbayar atau vaksin mandiri. Tetapi, banyak mendapatkan pertentangan. Pasalnya Presiden Jokowi sebelumnya telah menetapkan vaksin corona gratis untuk seluruh rakyat Indonesia yang jadi sasaran program vaksinasi.
Dengan jumlah penduduk 250 juta lebih, Jika diberikan kepada penduduk Indonesia apakah akan cukup? Sedangkan jumlah vaksin pada saat ini masih 3 juta. Ya, tentu. Nilai investasi akan naik jika menggunakan vaksin mandiri. Tapi, nilai kepercayaan kepada pemerintah akan hilang jika peraturan itu dijalankan.
Mengutip pernyataan Dandhy Dwi Laksono, Sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, apalagi jumlahnya masih terbatas, adalah barang publik yang distribusinya melalui pertimbangan dan kebijakan publik. Bukan mekanisme harga atau adu cepat order. VAKSIN MANDIRI adalah perampokan bagi kepentingan mereka yang paling lemah dan bentuk sempurna dari teori Charles Darwin: Survival of the richest.
