Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuktikan keseriusannya dalam memberantas korupsi selama ia menjabat sebagai Presiden . Terungkapnya Kasus korupsi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong,
kasus dugaan korupsi di Pertamina yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga serta kasus gratifikasi puluhan miliar oleh pejabat pajak menjadi bukti nyata bahwa komitmen pemerintahan Prabowo dalam membersihkan praktik korupsi tidak main-main.
Langkah tegas yang diambil oleh Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia saat ini bisa di bilang langkah penegak hukum yang sangat baik dan tegas dalam membongkar berbagai kasus besar serta menunjukkan tekad kuat pemerintahan dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas.
Mulai dari beberapa kasus yang  terungkap adanya kasus korupsi di Pertamina dan pajak sampai dengan saat ini kasus dari Tom Lembong terkait impor gula yang mencapai total kerugian 400 miliar kembali menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi sangat serius.
Keseriusan ini juga sudah mulai terlihat Ketika 100 hari pertama pemerintahan era PrabowoGibran (hingga awal 2025), KPK dan Kejaksaan menangkap beberapa kasus, terutama mengenai mantan pejabat rendah hingga menengah seperti eks pejabat MA dan Direktorat Jenderal Anggaran, serta dugaan korupsi proyek laut di pesisir Tangerang. Namun, banyak pengamat menyebut kasus ini masih tergolong "level bawah" dan tidak menyentuh aktor utama yang lebih besar.
Sampai saat ini pun Prabowo tetap terus akan memberantas koruptor yang mencoba merugikan negara dan sampai saat ini ada tiga kasus yang dapat perhatian lebih, yaitu tentang kasus nya sangat-sangat merugikan negara kasus nya itu :
- Skandal korupsi Pertamina (minyak mentah 2018--2023)
- Kasus suap hakim pengadilan
- Kasus korupsi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong
Skandal korupsi Pertamina (minyak mentah 2018--2023)
Pada akhir Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh eksekutif PTPertaminaPatraNiaga, termasuk CEO dan direktur, sebagai tersangka atas kasus impor minyak illegal yang menyebabkan kerugian negara hingga sekitar Rp193,7triliun (USD11,912 miliar). Total sekitar 18 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka hingga Juli 2025
Kasus suap hakim pengadilan
Pada April 2025, terungkap bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, ditangkap karena menerima suap untuk memenangkan pembebasan dalam kasus ekspor CPO (crude palm oil). Presiden Prabowo segera menyuarakan perlunya reformasi sistem peradilan untuk mencegah korupsi semacam ini
