Oleh : Muhamad Syamsul Bachri
(Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas)
Arus digitalisasi dan informasi yang begitu tinggi tidak selalu memberikan dampak yang positif dalam komunikasi pembangunan jika tidak dikemas dengan baik seperti penerapan komunikasi satu arah yang tidak lagi dapat diandalkan. Melainkan dibutuhkan komunikasi dialog interaktif atau bahkan dengan melibatkan agen perubahan yaitu mereka para individu atau komunitas yang dapat mengartikan sebuah kebijakan menjadi sebuah gerakan percontohan. Sebagai contoh dalam hal ini tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjadikan sebuah kesadaran kolektif kepada Generasi Z khususnya mereka yang telah berusia 17 tahun untuk dapat secara sadar dan aktif mengurus KTPel.
Antara Realitas dan Tantangan Administrasi Kependudukan
Diketahui masih terdapat sekitar 1,2 juta pemuda usia 17 tahun yang belum merekam data untuk mendapatkan KTPel. Jumlah ini berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per Januari 2024 yang merupakan hasil dari Data Konsolidasi Bersih (DKB). Hal ini tentu saja menjadi ironi di mana Generasi Z merupakan generasi yang amat dekat dengan arus informasi dan teknologi sedangkan segala informasi pelayanan administrasi kependudukan semuanya dibagikan melalui media sosial resmi instansi. Pertanyaan dasarnya, apakah mereka benar-benar tidak mendapatkan informasi pelayanan KTPel???
Dapat kita ketahui bahwa KTPel bukan lagi sekadar kartu tanda pengenal, akan tetapi menjadi dasar untuk mendapatkan berbagai hak sipil dan layanan publik lainnya, mulai dari keperluan pendidikan, kesehatan, BPJS, pendaftaran pemilu, pembukaan rekening bank dan pelayanan publik lainnya. Apa yang terjadi ketika Generasi Z tidak peduli untuk mengurus KTPel ? Tentu saja, mereka sebenarnya sedang merelakan sebagian hak konstitusional mereka tertunda atau dibatasi.
Tentu saja kita tidak menginginkan ini terjadi. Selain hal ini sebagai kewajiban mematuhi undang-undang administrasi kependudukan, kesadaran administrasi kependudukan tentunya merupakan bagian dari kampanye pembangunan. Tanpa ketersediaan data yang valid dan mendekati kondisi sebenarnya, pembangunan tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah. Bagi pemerintah sendiri, data kependudukan digunakan dalam rangka perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, keamanan hingga pemanfaatan data oleh lembaga lain.
Mengapa Agen Perubahan Penting?
Berbicara tentang agen perubahan di mana dalam teori komunikasi pembangunan yang dikemukakan oleh Everett Rogers dalam Diffusion of Innovations bahwa dalam pelayanan publik agen perubahan memegang peran penting untuk menjembatani lembaga pembuat kebijakan dan masyarakat selaku penerima layanan publik. Agen perubahan pada instansi Dinas Dukcapil bertindak selain tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai penggerak dan motivator untuk mendorong perubahan positif individu maupun kelompok untuk secara sadar mengurus administrasi kependudukan.
Berbicara tentang Generasi Z mereka tentunya memiliki karakteristik yang unik seperti kritis, visual, cepat bosan, dan sangat bergantung pada dunia digital. Mereka sulit dipengaruhi oleh media seperti poster atau brosur yang dibagikan di sekolah. Tentu saja dibutuhkan pendekatan yang lebih organik, dialogis, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan kriteria tersebut peran agen perubahan menjadi sangat dibutuhkan. Mereka bisa hadir sebagai kreator digital, aktivis muda dengan mengangkat isu menarik, guru favorit, hingga membangun komunitas pelajar yang sangat memahami perkara berkomunikasi dengan pendekatan “bahasa Gen Z”.
