Mohon tunggu...
Muadi Buloh
Muadi Buloh Mohon Tunggu... Mahasiswa - Berbagi Opini
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

💪

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Saya Prediksi SiLPA APBA 2021 di Atas Rp5 Triliun

11 November 2021   20:04 Diperbarui: 11 November 2021   20:28 121 3 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun

Saya Prediksi SiLPA APBA 2021 di Atas Rp 5 Triliun


Saya memperkirakan akibat dari penyerapan anggaran tahun 2021 yang sangat rendah akan menyebabkan SiLPA APBA Tahun Anggaran 2021 ini paling tinggi, itu terlihat dari dibatalkan nya 52 paket Proyek pembangunan yang Bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Aceh.

Penyebab utama dari itu semua karena eksekutif tarik menarik kepentingan di sektor Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), sehingga waktu untuk pengerjaan proyek tidak mencukupi lagi.

"Di sisa waktu yang tersedia, dikhawatirkan akan terjadi silpa yang sangat tinggi tahun ini, Padahal Aceh masih membutuhkan serapan anggaran yang sangat tinggi hampir di semua lini,"

Seharusnya, Pemerintah Aceh dapat belajar dari tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan ekonomi Aceh sangat rendah dan tingkat silpa yang sangat tinggi, mencapai Rp 3,9 Triliun.

"Apalagi di era pandemi, perputaran uang dari belanja pemerintah sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat,

Pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan II hanya 2,56 persen, seharusnya kondisi tersebut dapat membuka nurani Pemerintah Aceh untuk terus menggenjot realisasi APBA.

"Akibat tarik menarik kepentingan, waktu berjalan memasuki bulan Oktober, tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan proyek-proyek APBA,"

Padahal kita tau dan melihat sendiri bahwa APBA tahun 2020 Aceh SiLPA nya mencapai angka Rp 3,9 triliun karena banyak pembatalan pembangunan di Aceh, dan tahun 2021 bisa mencapai 5 triliun lebih.

"Kalau kurang dari Rp 5 triliun tidak mungkin,"

Persolaan tarik menarik kepentingan ini yang sangat besar, bahkan klim mengklim juga bisa terjadi antara Eksekutif dan Legislatif yang ingin "mengatur" sektor Pengadaan Barang dan Jasa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pemerintahan Selengkapnya
Lihat Pemerintahan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan