Penyambutan rekrutmen abdi negara ini sudah hangat dari awal tahun, mulai dari pembukaan lowongan, omelan orang tua, sampai slot kursus yang dibuka.
Tidak jarang flyer di media sosial atau sebagian kecil baliho di sudut jalan terpampang semacam propaganda rekrutmen PNS.
Apa isinya? Rata-rata, untuk propaganda ini selalu berbunyi "Memanggil Putra dan Putri Daerah untuk Mengabdi pada Negara".
Makanya, mengapa banyak orang tua di negara berkembang ini menuntut anaknya untuk menjadi PNS, di samping agar hidup terjamin juga dianggap sebagai bentuk bakti.
Namun, apa benar agar dianggap sebagai cara untuk mengabdi pada negara hanya dengan menjadi PNS?
Lalu, bagaimana dengan pekerjaan selain PNS? Apakah tidak bisa disebut sebagai cara mengabdi pada negara?
Penafsiran sempit
Propaganda rekrutmen PNS dengan atas nama mengabdi pada negara terkesan sangat memaksa.
Dari promosi tersebut akan menimbulkan penafsiran bahwa untuk mengabdi pada negara hanya dengan cara menjadi PNS.
Generasi Milenial dan Generasi Z yang menolak perintah orang tua untuk menjadi PNS dianggap melawan negara.
Bahkan, generasi muda yang tidak berminat menjadi PNS dipersekusi, mulai dicap tidak ingin hidup enak hingga tidak direstui calon mertua.
Mengabdi pada negara dengan menjadi PNS adalah bentuk penafsiran sempit tentang pengabdian terhadap negara.
Sayangnya, hingga setingkat instansi pemerintahan pun masih menganggap menjadi PNS sebagai bentuk mengabdi pada negara.
Bentuk pengabdian itu banyak
Apa bentuk mengabdi pada negara itu hanya dengan menjadi PNS? Jawabannya adalah tidak selalu.
Ada banyak bentuk mengabdi pada negara, apa pun pekerjaannya, selama sikap patriotik tetap mengakar di hati setiap warga negara.
Misal, tetap bersumpah setia dengan negara dan tidak rakus meraup keuntungan demi kepentingan pribadi tanpa menunaikan pajak.
Paling tidak, seremeh apa pun pekerjaannya, selama tidak mengkhianati negara sudah termasuk bentuk mengabdi pada negara.
Waktunya mengakhiri mindset
Mindset mengabdi pada negara hanya dengan menjadi PNS sebaiknya diakhiri sekarang juga.
Masyarakat sampai pemerintah daerah perlu memiliki pandangan yang luas tentang konsep mengabdi pada negara.
Jangan sampai paradigma mengabdi pada negara malah dijadikan senjata untuk menekan masyarakat agar menjadi PNS, padahal cara mengabdinya banyak.