Setelah terungkap siapa dalang di balik kerusuhan Papua yang bertubi-tubi, muncullah masalah baru, yaitu Kepolisian Republik Indonesia ternyata mengaku kesulitan mengejar Benny Wenda yang diduga kuat menjadi aktor intelektual atau dalang dari kerusuhan Papua dan Papua Barat.
Sebagaimana dikutip dari kompas.com, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengaku kesulitan memproses hukum Benny disebabkan karena dia sudah merupakan warga negara Inggris dan tempat kejadian perbuatan pidananya berada di London, Inggris, tempat ia bermukim saat ini.
"BW (Benny Wenda) itu WNA. Kemudian locus (tempat kejadian perkara) dan tempus (tindak pidana)-nya berada di luar negeri. Jelas hukum Indonesia tidak akan menjangkau ke sana," tutur Dedi di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan.
Ia juga mengakui tak kuasa apabila harus bekerjasama dengan Interpol untuk mengejar Benny Wenda. Sebab, hal itu sudah bukan ranahnya Polri, melainkan ranah Kementerian Luar Negeri.
Ia juga memastikan bahwa Kemenlu sudah mengambil langkah-langkah diplomatis terkait proses hukum Benny Wenda ini.
Jika melihat alasan yang disampaikan, memang cukup beralasan kesulitan Polri dalam mengejar tokoh separatis ini. Langkah diplomatis dari Kemenlu juga perlu diapresiasi, meskipun belum ada kejelasan atau fakta baru yang diungkap kepada publik oleh Kemenlu hingga saat ini.
Namun begitu, mengingat kerusuhan Papua adalah masalah serius yang dapat mengancam semua pihak, terutama keamanan negara, maka sudah selayaknya Jokowi turun tangan.
Salah satu usulan yang mungkin bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah melakukan diplomasi sendiri dengan negara Inggris dan meminta bantuan pihak Interpol dalam mengejar Benny Wenda.
Hal ini perlu dilakukan karena untuk menguatkan diplomasi yang dilakukan oleh Kemenlu, sehingga ada daya tawar dari pihak Indonesia dalam meminta bantuan kepada Interpol.
Apabila Presiden langsung yang meminta bantuan, mungkin akan sangat diperhatikan oleh Inggris. Hal ini juga bisa dijadikan indikator kualitas hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Inggris.
Dalam hal, saya juga mengadari bahwa tidak semua persoalan harus ditangani oleh seorang presiden. Namun, mengingat urgensitas pengejaran Benny Wenda yang menjadi dalang kerusuhan, maka mungkin tidak ada salahnya jika presiden yang turun langsung.
Apalagi, pengejaran Benny Wenda ini sangat penting bagi keamanan Indonesia ke depannya. Sebab, apabila dalang perusuh ini tidak ditangkap dan masih bisa berkeliaran, maka berarti kita perlu waspada kerusuhan Papua akan terulang lagi. Bukan tidak mungkin kerusuhan berjilid-jilid akan terulang lagi ke depannya.
Jika itu terjadi, maka kerugian besar dari berbagai aspek akan dialami oleh negara yang multikultural ini. Karenanya, perlu langkah kongret dari seorang presiden dalam melakukan diplomasi ini.
Baca juga:Â Menunggu Pertanggung Jawaban Pemerintah (Wiranto, Kapolri, Moeldoko) Soal Dalang Rusuh Papua
Selain pengejaran terhadap dalam kerusuhan, saya dan kami rakyat Indonesia mungkin perlu mengapresiasi perintah Jokowi untuk menindak tegas berbagai oknum yang telah melakukan rasisme di tanah air ini.
Perintah itu pun sudah dilakukan oleh Polri dan TNI. Berbagai oknum yang melakukan rasisme sudah ditindak dengan tegas. Hingga kini, sudah banyak yang menjadi tersangka dan mungkin sudah banyak pula yang ditahan.
Namun, yang paling penting lagi adalah pemberantasan dan penindakan perilaku rasisme ini hingga ke akar-akarnya.
Jadi, aktor intelektualnya terus dikejar dengan cara pemerintah melakukan diplomasi dengan Inggris, lalu pihak kepolisian juga terus mengusut semua pihak yang telah melakukan rasisme pada saat kerusuhan Papua beberapa waktu lalu.
Akhirnya, kami semua berharap insiden kerusuhan yang terjadi di Papua tidak terjadi lagi ke depannya, karena itu sangat menyakitkan dan mengancam NKRI.
Salam damai untuk semuanya, dari saya warga biasa....
Sumber: kompas.com
