Mohon tunggu...
Mohammad Ridwan
Mohammad Ridwan Mohon Tunggu... Buruh - Masyarakat biasa yang haus belajar

ingin selalu belajar dan selalu ingin tau hal baru

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kedaulatan dan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan di Laut China Selatan

14 Mei 2024   12:06 Diperbarui: 14 Mei 2024   12:15 203
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Indonesia Negara yang terbentuk dari Kepulauan, baik kepulauan dalam lingkup Pulau Jawa, Sulawesi, Bali, NTB, dan Maluku, maupun Kepulauan dalam lingkup perbatasan Kalimantan, Papua, NTT, dan kepulauan Riau yang menjadi Provinsi dari Kabubaten Natuna. Sebelum kita berbicara tentang Kedaulatan, mungkin kita perlu juga berbicara tentang Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan perbatasan, terutama kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Natuna yang sedang diperbincangkan. Mungkin untuk Kesejahteraan sudah dilakukan dan sudah diperhatikan melalui kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing, namun hal ini juga penting kita perhatikan, misalkan kesejahteraan Nelayan, Petani, Ternak, atau yang lainnya. Kita sering kali bangga akan teori namun terkadang praktek di lapangan lambat, sehingga kita terlalu fokus dengan apa yang diinginkan namun lupa dengan apa yang harus dilakukan sebelum mencapai keinginan tersebut.

Kita perlu melihat dan melakukan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat Kabupaten Natuna. Karena dengan kita memperhatikan kesejahteraan masayarakat disana adaalah suatu bentuk membangun penguatan Pertahanan dibidang Ekonomi Masyarakat dan meskipun Pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak hal untuk menjaga Kedaulatan Perbatasan di Kabupaten Natuna melalui Kementerian Pertahanan.

Demi menjaga dan menjamin kesejahteraan Masyarakat Natuna perlu juga melakukan pemerataan atau percepatan perputaran Ekonominya, kemungkinan harga-harga disana lebih tinggi disbanding di daratan, terutama harga-harga sembako dan kebutuhan lainnya, dikarenakan akomodasi menuju ke Kepulauan Natuna juga membutuhkan waktu yang cukup lama jika melalui jalur laut, apalagi harga menjadi mahal karena kebutuhan sembako diperoleh dari Pontianak dan Tanjung Pinang yang jarak tempuhnya memerlukan kurang lebih 2 hari jika ditempuh melalui jalur laut. Maka dari itu diperlukan juga Transportasi Laut menuju Kepulauan Natuna mungkin bisa dikasih Fasilitas Kapal yang lebih bagus dan lebih cepat, Pesawat Cargo pengangkut kebutuhan pangan, karena ketahanan pangan termasuk dalam mempertahankan sebuah kedaulatan negara.

Ketika hal kesetaraan kita abaikan, lalu bagaimana kita mau berdaulat? Kalua masalah ketahanan perbatasan, sangat penting juga Program Makan gratis yang masuk dalam program Presiden terpilih tahun 2024-2029 ini sangat bagus jika diprioritasakn di Kepulauan Natuna yang notabennya Kepulauan perbatasan Indonesia utara, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kesejahteraan masayarakat disan dan tentunya program tersebut dapat membantu meringakan orang tua disana terutama Nelayan dan Petani. Pemerintah melalui Menhan dan Menlu sudah melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya KEMENTERIAN tersebut, baik itu melaui Operasi pengamanan maupun melalui Diplomasi antar Negara.

Pencegahan atas gangguan-gangguan yang dari negara luar terutama dari China di Kepulauan Natuna, Indonesia perlu secara intens melakukan operasi baik itu operasi Darat, Laut, dan Udara, dan yang paling penting diperhatikan jangan sampai Maritim kita dimiliki oleh China, maksudnya isi dari laut perbatasan menjadi milik China, tapi lautnya menjadi milik Indonesia ini sangat ironis jika terjadi hal seperti itu. Apalagi kehidupan Masyarakat Kepulauan Natuna mayoritas Nelayan, selain Petani, PNS, Pengusaha, TNI, dan Polri. Demi menghindari genjatan senjata dilaut perbatasan, Diplomasi diperkuat dan Diplomasi yang menguntungkan bagi Indonesia terutama bagi Masyarakat Kepulauan Natuna.

Indonesia sangat bisa menunjukan taring keberaniannya dengan cara membangun fasilitas yang bisa ditempati atau operasi maksimal (Pulau Buatan) yang lengkap dengan Pangkalan Militernya, TNI Angkatan Darat bisa menempati pulau buatan tersebut dengan mengibarkan Bendera Merah Putih atau bisa membuat tugu titik nol batas Indonesia bagian utara (Laut China Selatan), tentu nantinya didukung oleh kekuatan Udara dan Laut yang selalu siaga membantu TNI Angkatan Darat yang bertugas mengamankan Pulau Buatan tersebut. Kalau tidak seperti itu mau sampai kapan konflik atau ancaman kedaulatan perbatasan akan selesai? Maka diperlukan juga sikap keberanian ditunjukan dengan cara yang mungkin sedikit arogan, tapi itu ya memang perlu dilakukan demi meraih keamanan ketahan dan kedaulatan di perbatasan, tapi kita selesaikan juga tentunya dengan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Petani, Pedagang di Kepulauan Natuna terjamin.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun