Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks, yang tidak hanya mengganggu kesejahteraan individu tetapi juga menghambat pembangunan nasional. Permasalahan utama yang muncul meliputi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial antara desa dan kota. Semua masalah ini berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan sosial di tanah air.
Pertama, kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang telah lama ada dan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah. Data terbaru menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,03%, menurun dari 9,36% pada Maret 2023. Penurunan ini berarti jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 0,68 juta orang sehingga total penduduk miskin menjadi 25,22 juta orang (Humas Sekretariat Kabinet RI, 5 Juli 2024). Meskipun demikian, banyak penduduk masih rentan terhadap guncangan ekonomi dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok, sehingga mereka berisiko terjebak dalam siklus kemiskinan.
Kedua, pengangguran juga menjadi masalah serius yang turut memperparah kemiskinan. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,8%, yang menunjukkan masih banyak warga mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan layak. Tingginya angka pengangguran berkaitan erat dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan di kalangan generasi muda. Hal ini bukan hanya meningkatkan risiko kriminalitas, tetapi juga mengancam stabilitas sosial. Faktor penyebab pengangguran antara lain pertumbuhan populasi yang cepat, serta kurangnya kesempatan kerja. Walaupun pemerintah telah berupaya menurunkan angka pengangguran melalui program pelatihan keterampilan dan pendidikan, langkah tersebut belum cukup mengatasi akar masalah. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Ketiga, ketimpangan sosial antara daerah perkotaan dan perdesaan semakin melebar. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih tidak merata, yang menunjukkan adanya kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat miskin yang rentan dan sering terpinggirkan. Salah satu manifestasi dari ketimpangan ini terlihat pada fenomena gelandangan dan pengemis yang hidup dalam tekanan ekonomi sangat berat. Selain itu, anak jalanan menjadi kelompok rentan lainnya yang sering terabaikan, menghadapi risiko tinggi eksploitasi dan kekerasan serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Solusi yang Dapat Dipertimbangkan
Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial di Indonesia, beberapa solusi berikut dapat dipertimbangkan:
Pertama, Pemberdayaan Ekonomi. Melanjutkan dan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti BAZNAS Microfinance dan Kampung Zakat, yang dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi penduduk miskin.
Kedua, Bantuan Sosial Berkelanjutan. Memperluas program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin secara berkelanjutan.
Ketiga, Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan. Meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan agar tenaga kerja, khususnya generasi muda, memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Integrasi keterampilan praktis dalam kurikulum dapat mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan mendorong pertumbuhan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja terampil.
Keempat, Interaksi Desa-Kota. Memahami bahwa desa dan kota merupakan dua entitas yang saling berinteraksi dalam simbiosis mutualistis. Desa tidak semata-mata sebagai sumber keterbelakangan, tetapi sebagai sumber daya penting bagi perkembangan kota. Oleh karena itu, solusi untuk masalah kota perlu mengatasi persoalan desa, termasuk memastikan distribusi layanan sarana dan prasarana yang adil antara daerah perdesaan dan perkotaan.
Kelima, Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Sosial. Mengadopsi pendekatan holistik melalui program perlindungan sosial yang memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti gelandangan, pengemis, dan masyarakat miskin yang sering termarjinalkan. Intervensi pemerintah harus menyentuh akar masalah, seperti memberikan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan layanan kesehatan yang memadai.
