PMO, Menumbuhkan Budaya Positif pada Satuan Pendidikan

PMO dalam bahasa gaul kerap dihubungkan dengan porno, masturbasi, dan onani. Namun PMO dalam artikel ini tentu saja tidak akan membahas tentang hal ini.

Dalam konteks perusahaan dan bisnis, PMO menyaran kepada Project Management Office. Keberadaan PMO dalam perusahaan memiliki peran sebagai kendali atas sebuah proyek yang dijalankan. 

Dikutip dari Nimble Humanize Work, PMO merupakan tim atau kelompok yang menetapkan, memelihara, dan mengawasi penerapan standar manajemen proyek di sebuah organisasi.

Baca juga: Bagaimana Asesmen Pembelajaran Membangun Growth Mindset?

Dalam financesonline.com disebutkan bahwa sejarah PMO berawal dari penggunaan metode manajemen ilmiah yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor, tahun 1909, melalui tulisannya "Prinsip-Prinsip Manajemen Ilmiah." Taylor dipercaya sebagai orang pertama yang secara ilmiah menghubungkan efisiensi dengan optimalisasi. Dia berkeyakinan bahwa bekerja keras bukanlah faktor penentu untuk menyelesaikan sesuatu. Taylor menyarankan bahwa pencapaian sebuah tujuan  dapat dicapai melalui "bekerja dengan benar".

Masih dari financeonline.com, ekspresi prinsip PMO dalam sebuah organisasi pertama kali dilakukan pada tahun 30-an oleh Korps Angkatan Udara AS untuk melacak pengembangan pesawatnya. Dua puluh tahun kemudian, tahun 50-an, Angkatan Laut AS menerapkan PMO dengan mengadopsi dan mempopulerkan Work Breakdown Structure (WBS).

WBS adalah pendekatan hierarkis untuk merinci pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu proyek. Rincian itu dibuat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Tujuan utamanya untuk memecah proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil. Hal akan lebih mudah dikelola sehingga proyek dapat diorganisir, dijadwalkan, dan diawasi dengan lebih efektif.

Baca juga: Belajar Sistem Pernapasan dengan Pendekatan Terintegrasi

Gagasan tentang PMO dalam sebuah organisasi oleh Frederick Taylor mungkin saja bukan yang pertama. Sejumlah referensi menyebutkan bahwa pola manajemen ini telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Sebuah artikel dari laman Puraka Group, memastikan bahwa manajemen proyek ini telah menjadi bagian dari pembangunan piramida di Mesir. Pembangunan Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia juga dipastikan melibatkan manajemen yang sama.

Manajemen dengan menggunakan prinsip PMO kemudian berkembang ke berbagai organisasi dan bidang kegiatan, termasuk dalam dunia pendidikan. Hal ini tampak pada satuan pendidikan yang melaksanakan program sekolah penggerak. 

Baca juga: Dibutuhkan Satu Desa untuk Mendidik Seorang Anak

PMO dalam konteks program sekolah penggerak bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan kurikulum merdeka dengan berbagai aspek pendukung yang harus dikembangkan. PMO sekolah penggerak diterjemahkan sebagai Pokja Manajemen Operasional. PMO program sekolah penggerak merupakan sebuah entitas yang dipercaya untuk menjalankan peran dalam melakukan evaluasi, memonitoring, menganalisis masalah, mengidentifikasi akar masalah, serta menentukan solusi yang tepat dalam pelaksanaan program sekolah penggerak sebagai salah satu program merdeka belajar Kemendikbud Ristek sejak tahun 2021.

PMO sekolah penggerak dibentuk secara berjenjang dari level sekolah, level daerah (kabupaten/kota dan provinsi), sampai tingkat pusat. Dua tahun pertama satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak mendapatkan intervensi dalam bentuk pendampingan melalui fasilitator yang telah ditugaskan Kemendikbud Ristek. 

Iqbal, dkk (dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak 2023), menegaskan bahwa PMO adalah sebuah kelompok yang melakukan kegiatan pertemuan rutin yang diikuti oleh komite pembelajaran (kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah). Pertemuan tersebut  bertujuan untuk melakukan refleksi atas pencapaian, kekurangan, dan akar masalah terkait proses dan hasil belajar murid. Pada saat yang sama, peserta PMO juga berusaha mencari solusi penyelesaian masalah. Pelaksanaannya PMO level sekolah juga berfungsi sebagai wadah untuk membangun budaya refleksi di satuan pendidikan dan memantau progres pencapaian tujuan Program Sekolah Penggerak.  

Ketika satuan pendidikan dihadapkan pada satu atau sejumlah masalah, tim PMO harus mencari penyelesaiannya. Apabila tidak terselesaikan, masalah tersebut akan mengalami eskalasi atau dinaikkan ke PMO level daerah dan seterusnya. Proses dan hasil PMO tersebut dilaporkan pelatih ahli melalui aplikasi SIMPKB yang sudah dipersiapkan.

Dua tahun pertama sekolah penggerak mengikuti kegiatan PMO secara terjadwal di bawah mendapatkan pendampingan fasilitator. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk intervensi kemendikbud ristek dalam pelaksanaan program. 

Pada tahun ketiga, sekolah dianggap sudah cukup matang dan memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan PMO secara mandiri. Untuk mewujudkan transformasi ke arah program pendampingan yang berkelanjutan, kegiatan PMO tahun 2023/2024 mengalami proses transisi. Proses ini ditandai dengan perubahan tanggung jawab pelaksana dan pelapor PMO level sekolah dari fasilitator ke kepala sekolah. Hal ini diharapkan agar PMO level sekolah dapat dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan berdasarkan prinsip reflektif dan berfokus pada kebutuhan murid

Paling tidak ada empat topik yang disarankan sebagai obyek refleksi dalam PMO yaitu, 1) manajemen dan pengembangan sekolah, 2) implementasi pembelajaran di kelas, 3) iklim keamanan dan inklusivitas, dan 4) peningkatan kapasitas guru.

PMO berupaya membangun budaya positif pada satuan mendidikan. Paling tidak budaya positii tersebut terangkum dalam beberapa point berikut ini.

• Mengembangkan budaya refleksi dan sikap kritis

Hal esensial dalam kegiatan PMO adalah budaya refleksi. Refleksi merupakan sebuah kerja mental yang menuntut anggota tim PMO untuk merenungkan, menganalisis, dan menemukan akar masalah atas program yang telah dilaksanakan. 

Dalam masa intervensi PMO, fasilitator berperan sebagai coach (pelatih).  Pada posisi ini fasilitator tidak bertindak sebagai pemberi solusi melainkan berperan sebagai pengarah dengan mengajukan pertanyaan pemandu yang memantik peserta PMO untuk berpikir kritis dalam melakukan analisis terhadap setiap perubahan yang dihasilkan.

Berpikir kritis mengandaikan adanya hasil penilaian yang fair melalui refleksi. Hal ini menuntut kejujuran dan objektivitas dalam PMO. Guru, melalui tindakan refleksi, dituntun melakukan evaluasi diri terhadap kinerjanya sendiri dalam menjalankan pembelajaran di kelas. Demikian juga dengan kepala sekolah dan pengawas sebagai anggota tim PMO. Mereka harus menggunakan objektivitas mereka dalam melakukan penilaian terhadap guru dan dirinya sendiri dalam pelaksanaan program. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran pada satuan pendidikan memiliki peran yang lebih kompleks. Kepala sekolah didampingi untuk memahami kondisi sekolah secara keseluruhan. Kepala sekolah hendaknya memahami kemampuan sumber daya yang dimiliki 

• Membangun pola pikir berkembang (growth mindset)

Sebagaimana diuraikan di atas, refleksi merupakan aktivitas merenungkan kembali pengalaman sebelumnya. Dalam konteks pembelajaran refleksi menyaran kepada perenungan guru tentang pengalaman mengajar.

Penting dicatat bahwa permasalahan dalam pembelajaran selalu muncul betapapun kecil. Guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, merupakan aktor perencana dan pelaksana pembelajaran. Guru melakukan perencanaan, melaksanakan pembelajaran, dan melaksanakan asesmen sampai tindak lanjut. Ini berarti bahwa potensi munculnya permasalahan dalam proses pembelajaran itu terletak pada guru. Guru bisa menyusun tujuan pembelajaran yang kurang relevan, menggunakan strategi atau metode yang tidak tepat, atau kurangnya penggunaan media pembelajaran yang dibutuhkan.

Adanya permasalahan pembelajaran yang dihadapi guru menunjukkan bahwa ada tuntutan bagi guru untuk terus memperbaiki kinerjanya dengan terus belajar. 

Budaya refleksi melalui PMO guru dapat berbagi pengalaman, saling mendorong untuk terus belajar. Ini akan membentuk warga sekolah menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Sama halnya dengan guru, melalui budaya refleksi yang ditumbuhkan dalam PMO memungkinkan kepala sekolah memahami kelebihan dan kelemahannya dalam mengelola satuan pendidikan yang dipimpinnya. PMO memungkinkan kepala sekolah untuk mendapatkan umpan balik dari guru, pengawas sekolah, dan stakeholder yang terlibat tentang kinerjanya. Umpan balik tersebut mendorong kepala sekolah untuk mengatasi kelemahannya dengan terus belajar mengembangkan kemampuan dirinya.

PMO memungkinkan anggota tim untuk terus membuka wawasan sebagai upaya membangun pola pikir berkembang. PMO menanamkan keyakinan bahwa semua elemen memiliki kesempatan untuk menganulir mitos bahwa keunggulan seseorang bukan terletak pada kecerdasan bawaan tetapi pada konsistensinya untuk terus belajar yang menempatkannya menjadi pembelajar sepanjang hayat.

• Menumbuhkan kemandirian

Kemandirian satuan pendidikan, juga dikenal sebagai sekolah mandiri atau otonomi sekolah, mengacu pada konsep di mana satuan pendidikan memiliki tingkat otonomi atau kemandirian dalam mengelola operasional, kurikulum, anggaran, dan kebijakan mereka sendiri. 

PMO merupakan ruang dimana satuan pendidikan dapat melakukan diskusi dalam melakukan pengelolaan secara mandiri. Kemandirian atau otonomi dalam konteks ini tentu bukan berarti tidak tergantung kepada pihak lain. 

Kemandirian itu menyangkut beberapa aspek yang memang menjadi otoritas sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Salah satu kemandirian itu mencakup kebijakan penerapan kurikulum. Melalui PMO satuan pendidikan diharapkan mampu merancang kurikulum secara mandiri berdasarkan kurikulum pemerintah pusat, memasukkan elemen yang relevan dengan karakteristik lokal, dan memberikan kebebasan untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Kemandirian juga terkait dengan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Pada titik ini, satuan pendidikan berupaya mendorong guru untuk mengembangkan diri secara mandiri  atau memanfaatkan komunitas belajar yang  ada di sekolah untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran. 

Demikian pula dengan sumber daya dan lingkungan semaksimal mungkin dapat dimmanfaatkan sebagai sumber belajar. Hal ini tidak saja pertimbangan efisiensi anggaran tetapi mendorong upaya inovatif dan kreativitas warga sekolah.

• Pengambilan Keputusan Berbasis Fakta

Secara umum kemandirian satuan pendidikan sangat erat dengan kemampuan untuk mengambil keputusan dan merancang kebijakan secara otonom yang sesuai dengan tujuan dan visi pendidikan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Proses pengambilan keputusan adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang memilih satu dari beberapa pilihan yang tersedia sebagai tindakan atau solusi terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. 

PMO mengarahkan satuan pendidikan melakukan pengambilan keputusan yang didasarkan pada kondisi sebenarnya, mengacu kepada fakta yang ada, serta data yang tersedia di sekolah. 

PMO berupaya menjamin pengambilan keputusan pada satuan pendidikan bukan didasarkan pada intuisi atau pendapat pribadi, tetapi pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk merencanakan sebuah sebuah program, sekolah harus benar-benar melakukan analisis terhadap kondisi sekolah sesuai dengan informasi yang akurat.

Lombok Timur, 20 Oktober 2023

Referensi: 1, 2, 3, 4, 5, 6