Sebagai rakyat kecil yang peduli pada Negara Indonesia berharap ajang Pemilu 2014 kali ini menghasilkan ruang kompetisi yang fair sebagai instrument penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan good governance dan pelayanan publik yang baik (excellent management of public service and policies). Sehingga nantinya dapat menyelesaikan berbagai persoalaan Negara dan bangsa seperti bencana alam yang kini melanda Indonesia.
Pada akhir jabantannya Presiden SBY Melalui akun You Tube-nya mengajak kepada masyarakat untuk betul-betul bersikap kritis dalam menentukan pemimpin Indonesia baik ekskutif maupun legislatif "Kalau saya boleh beri pandangan pada rakyat Indonesia, terutama pada pemimpin partai politik dan calon presiden, hendaknya kampanye pemilu itu yang mencerdaskan, yang mendidik. Misalnya, setelah cukup menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemimpin yang sekarang, rakyat ingin mendengar apa yang akan dilakukan jika partai politik itu memerintah atau jika calon presiden itu terpilih jadi presiden," (Liputan6.com1/02/2014).
Hal ini semua mengindikasikan bahwa kita semua bangsa Indonesia mengharapkan lahirnya pemimpin yang akan membawa perubahan lebih baik. Mengingat bahwa demokrasi yang telah kita usung bersama terus mengalami tahap konsolidasi. Karenanya agenda reformasi menjadi ruang kita bersama, bukan lagi di isi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Menurut Sutoro Eko dalam bukunya “Transisi Demokrasi Indonesia”, (2003: 13) konsolidasi demokrasi merupakan proses politik yang terjadi pada level masyarakat. Konsolidasi demokrasi, menurut Laurence Whitehead, mencakup peningkatan secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat pada aturan main demokrasi. Demokrasi yang terkonsolidasi apabila aktor-aktor politik, partai, kelompok kepentingan, dan lainnya menganggap bahwa tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan, dan tidak ada aktor atau kelompok yang mempunyai klaim veto terhadap tindakan pembuat keputusan yang sudah terpilih secara demokratis.
Haus Kekuasaan
Namun pertanyaannya apakah Pemilu kali ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama ? Jika mencoba melihat kasus Pemilukada pada penghujung 2013 (2/10/2013), KPK menangkap ketua MK Akil Mochtar karena tertangkap basah menerima suap pemilukada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang dilakukan calon Bupati Hambit Bintih. Seorang tersangka korupsi yang jelas diketahui melakukan suap kemudian dimenangkan dan dilantik menjadi pemimpin. Bahkan pada tanggal 20 Desember 2013 KPK menetapkan dan menahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam kasus suap pemilukada Kabupaten Lebak Banten tahun 2013.
Melihat pada kasus di atas menunjukan bahwa tradisi politik kekuasaan di Negara kita seakan tidak berperikemanusiaan yang pada akhirnya menyebabkan praktek korupsi. Momentum Pemilu bukan hanya sebagai peralihan kekuasaan secara konstitusional tetapi telah dimanfaatkan segelintir elit untuk memperebutkan kekuasaan secara kurang beretika.
Hal demikian dipicu oleh ketidaksiapan untuk menerima kenyataan. Bahkan berbuntut pada perilaku yang tidak bersandarkan pada norma aturan. Inilah yang menimbulkan praktik KKN dalam penyelenggaraan pemilu terutama antara aktor dan penyelenggara Pemilu. Pundijadikan ajang praktik korupsi.
Menjadi Tugas Bersama
Sukses atau tidaknya Pemilu mendatang sudah pasti menjadi tugas kita bersama, semua rakyat Indonesia harus berpartisipasi dan menentukan sendiri siapa akan menjadi pemimpinnya. Pemilu kali ini merupakan pemilu yang keempat pasca reformasi dan ketiga pasca amandemen, dengan demikian ada proses pembelajaran dari proses pemilu sebelumnya yang telah berlangsung.
Dalam akun You Tube-nya Presiden SBY menutup perkataanya seharusnya "Para elite politik dan calon presiden memberi contoh kompetisi yang baik dan rakyat sekali lagi, simak dan dengarkan apa yang dijanjikan oleh partai politik dan calon presiden itu. Kalau tidak masuk akal, tidak realistik, ya rakyat punya hak untuk menyampaikan pilihannya. Saya punya keyakinan kalau kita kerjasama dan menjaga demokrasi, itu bisa kita capai".
Untuk itu sebuah argumen Presiden SBY tersebut, sangat penting kita jadikan kerangka acuan berfikir untuk menghasilkan Pemilu berintegritas. Sudah semestinya kita bersama-sama bekerja secara profesional, sehingga diharapkan dapat terwujud instrumen demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat (government of, by and for the people). Pada akhirnya pasti akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas yang dapat mengantarkan cita-cita luhur yaitu Indonesia yang adil dan makmur.
