Bumerang Program MBG

Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Ali Khomsan, menilai kasus keracunan massal dalam program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah  tidak bisa dianggap sepele. Keracunan sebagai alarm bahaya untuk program prioritas Prabowo. Dalam sepekan tercatat siswa yang keracunan sudah mencapai ribuan. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Januari hingga 22 September 2025, sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Sementara, kasus keracunan MBG lebih banyak ditemukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di mana berdasarkan data per 21 September 2025 lalu, ada 6.452 kasus. Koordinator nasional JPPI Ubaid Matraji, mengungkapkan terjadi lonjakan kasus MBG di mana pada 14 September 2025, keracunan mencapai 5.360 kasus. Sehingga, hanya dalam waktu sepekan, ada kenaikan kasus keracunan hingga lebih dari 1.000 kasus. Maraknya keracunan yang terjadi menjadi trauma bagi siswa maupun orang tua, karena kalau terus terjadi, siswa dan orang tua menolak program MBG.
Dalam audiensi dengan Komisi IX DPR RI, Gerakab Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), dan JPPI. Salah satu nara sumber Dr. Tan Shot Yen secara keras menyerang sistem keamanan pangan program MBG yang dinilainya penuh celah. "Program ini seperti bom waktu bagi anak-anak Indonesia. Standar keamanan pangan yang lemah telah membuktikan diri dengan 17 kasus keracunan massal," tegas dr. Tan Shot Yen. Kritiknya langsung menohok jantung permasalahan MBG yang dianggap mengutamakan kuantitas ketimbang kualitas dan keamanan.
Mengutip pada berita www.nnindonesia.com (24/9/25) JPPI mengkritik anggaran besar bagi program MBG. JPPI menyoroti DPR yang mengesahkan RAPBN 2026 dan menempatkan MBG sebagai salah satu prioritas terbesar, dengan anggaran mencapai Rp335 triliun, di mana Rp223 triliun diambil dari pos  pendidikan. Padahal sejatinya masih banyak guru yang digaji dengan tidak layak. JPPI dengan tegas minta program MBG untuk dihentikan.
Epilog
Program MBG yang harusnya menjadi harapan  dalam mendorong perbaikan gizi rakyat menjadi kontra produktif karena banyaknya kasus keracunan yang terjadi, belum lagi jalur panjang birokrasi yang membuka celah korupsi dan dominasi kekuasaan yang bermain.
Infrastruktur dasar pendidikan yang masih belum baik bahkan beberapa daerah di pelosok yang belum layak, lebih baik menjadi program prioritas pemerintah.
Dan hal yang paling penting bagaiman kesejahteraan guru (semua guru tanpa kecuali) harus mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak. Menjadi ironi ketika MBG menghabiskan dana triliun sementara banyak sekolah yang masih belum layak dan guru yang hanya mendapatkan gaji Rp300 ribu per bulan.***