Belakangan ini kita kerap mendengar istilah Bonus Demografi yang acap kali digembar-gemborkan oleh Pemerintah Indonesia. Bonus Demografi ini disinyalir merupakan titik tolak bangsa dalam menentukan arah kemajuan, peluang, dan kesempatan untuk menentukan masa depan Indonesia. Pertanyaannya, apakah fenomena Bonus Demografi tersebut sudah pasti menjamin sebuah potensi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Dan apakah Bonus Demografi tersebut justru berpotensi menjelma menjadi sebuah ancaman dan bencana daripada keuntungan bagi Indonesia? Lantas, apa yang dimaksud dengan Bonus Demografi? Tinjau pembahasannya berikut ini.
Bonus Demografi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah situasi atau kondisi dimana demografi penduduk yang berada pada usia produktif di dalam negeri mendominasi penduduk dengan usia yang tidak produktif. Usia produktif sendiri berkisar antara penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun dan penduduk usia tidak produktif pada kisaran tahun di bawah 15 serta di atas 64 tahun. Indonesia sendiri diperkirakan memasuki periode Bonus Demografi pada tahun 2025 sampai tahun 2045. Hal ini mengakibatkan penduduk yang menanggung beban ekonomi di Indonesia menjadi lebih banyak daripada mereka yang tidak produktif. Sehingga, adanya Bonus Demografi membawakan sebuah pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Namun, tidak selamanya sebuah fenomena Bonus Demografi akan menjamin sebuah potensi pertumbuhan ekonomi yang optimal di suatu negara. Bonus Demografi yang terkesan menguntungkan justru berpotensi menjelma menjadi sebuah ancaman bagi negara jika tidak dipersiapkan dengan matang. Karena tidak adanya persiapan atau perencanaan yang matang, Bonus Demografi justru malah berubah menjadi Beban Demografi. Dimana penduduk yang berusia produktif dan siap bekerja justru tidak terserap kedalam lapangan pekerjaan dan berakhir menganggur. Hal ini dapat memperburuk permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Jadi, meski fenomena Bonus Demografi menjanjikan suatu peluang yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, usaha untuk merealisasikannya tidaklah mudah. Ada beberapa faktor dan tantangan yang menentukan keberhasilan dari pemanfaatan Bonus Demografi di Indonesia yaitu kesiapan lapangan pekerjaan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik di Indonesia, dan kualitas pendidikan. Dengan begitu, apakah Pemerintah Indonesia sendiri telah siap dalam menghadapi tantangan Bonus Demografi di Indonesia selama periode tahun 2025 hingga puncaknya pada tahun 2045?
Ketidaksiapan pemerintah saat ini dalam mempersiapkan Bonus Demografi dapat menimbulkan dampak negatif yakni ancaman ekonomi di kemudian hari. Bonus Demografi ialah kondisi dimana jumlah usia produktif yang siap untuk bekerja melimpah sehingga diperlukan lapangan pekerjaan yang melimpah juga. Akan tetapi, jika total lapangan pekerjaan yang ada tidak dapat mengimbangi kebutuhan pekerjaan dari melimpahnya Bonus Demografi. Maka, penduduk usia produktif akan terancam dengan fenomena pengangguran massal. Dampak pengangguran bagi negara sendiri berupa berkurangnya pendapatan negara dari pajak, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, meningkatnya kriminalitas, biaya sosial untuk subsidi meningkat, investasi yang menurun karena daya beli masyarakat yang berkurang, dan ancaman-ancaman terhadap ekonomi lainnya. Jadi, konsekuensinya akan sangat mengancam apabila pemerintah gagal dalam menyediakan sektor lapangan pekerjaan yang memadai untuk menghadapi tantangan Bonus Demografi di Indonesia. Dimana Bonus Demografi dari penduduk yang berusia produktif tersebut sebaliknya akan beresiko berubah menjadi ancaman Beban Demografi. Akibatnya, hal itu akan memicu kemiskinan, potensi konflik sosial, dan ketimpangan sosial pada masyarakat.
Indonesia perlu untuk mendorong investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Untuk itu Pemerintah Indonesia harus menjaga kepercayaan investor asing terhadap lingkungan ekonomi dan politik di Indonesia. Hilangnya rasa kepercayaan dari perusahaan asing akan mengakibatkan mereka mencabut investasinya atau tidak ingin berinvestasi di Indonesia. Ketidakstabilan lingkungan ekonomi dan politik di Indonesia dapat mengurangi kepercayaan dari para investor asing yang dapat berdampak pada berkurangnya sektor lapangan pekerjaan yang berasal dari investasi asing.
Sehingga, hal tersebut akan mengurangi daya serap pekerja usia produktif lantaran kesempatan untuk dibukanya lapangan kerja di dalam negeri tidak jadi terwujud dan kesempatan bagi anak muda untuk bekerja sebagai imigran pada perusahaan asing di luar negeri juga akan terancam hilang. Beberapa kasus tentang dibatalkannya investasi asing yang terjadi beberapa waktu terakhir ini contohnya seperti perusahaan LG asal Korea Selatan, Apple asal Amerika, dan perusahaan Foxconn asal Taiwan. Untuk mencegah dan menghindari dampak atas tidak stabilnya ekonomi dan politik maka pemerintah perlu untuk memperbaiki stabilitas kondisi ekonomi dan kebijakan politik di Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan adanya iklim ekonomi dan politik yang kondusif.
Pendidikan merupakan pondasi penting sebuah negara. Pendidikan menjadi sebuah tantangan serius jika pemerintah sebuah negara ingin mempersiapkan individu yang berkualitas dan siap bersaing di panggung domestik dan global di masa depan. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk membentuk karakter sebuah bangsa, mengasah keterampilan, dan mengolah pola pikir kritis seorang individu. Karakter bangsa yang berpendidikan cenderung mengandung nilai-nilai moral yang kuat seperti rasa tanggung jawab yang tinggi, integritas, etika dan sopan santun yang baik. Selain itu, pendidikan berperan penting dalam mengembangkan keterampilan generasi muda dalam menghadapi tantangan global seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan kompetisi dalam inovasi yang semakin ketat. Adanya pendidikan memberikan generasi muda sebuah pengetahuan dan keterampilan yang mereka perlukan guna berkompetisi di dunia modern yang terus berkembang. Generasi muda juga harus memiliki kemampuan berpikir yang kritis agar mereka dapat mendorong sebuah inovasi, kreativitas, dan penemuan baru.
Oleh karena itu, pendidikan menjadi aspek yang krusial bagi Indonesia. Jika Pemerintah Indonesia memang bersungguh-sungguh untuk ingin memanfaatkan keuntungan Bonus Demografi Indonesia di masa yang akan datang, maka pemerintah harus menetapkan pendidikan sebagai aspek yang diprioritaskan dalam kebijakannya. Akan tetapi, kebijakan terhadap pendidikan pada tahun 2026 mendatang justru mengkategorikan pendidikan sebagai prioritas pendukung dan bukan prioritas utama. Hal ini mengundang sejumlah pertanyaan tentang sejauh mana komitmen dan perhatian pemerintah terhadap pendidikan bagi usia produktif. Demi mewujudkan target dari keuntungan Bonus Demografi maka pendidikan bagi para calon usia produktif menjadi hal yang mendasar.
Keputusan pemerintah dalam memasukkan perumahan sebagai prioritas utama dibandingkan pendidikan juga mengundang pertanyaan tentang apakah anggaran untuk perumahan lebih penting daripada anggaran untuk pendidikan? Penulis sendiri beranggapan bahwa lebih baik aspek pendidikan diklasifikasikan kedalam prioritas utama dalam kebijakan anggaran pemerintah ketimbang perumahan. Dibandingkan dengan anggaran untuk subsidi perumahan atau kebutuhan tempat tinggal masyarakat, urgensi atas alokasi anggaran bagi pendidikan untuk tahun 2026 sampai tiga tahun mendatang jauh lebih penting. Sebab, pendidikan adalah aspek yang penting demi mempersiapkan individu yang mampu bersaing dan beradaptasi di tengah perkembangan informasi di dunia dan globalisasi yang semakin cepat.
Dengan pendidikan yang tidak menjadi perhatian utama pemerintah, maka kualitas individu di Indonesia khususnya para calon usia produktif dikhawatirkan tidak akan siap berkompetisi di masa depan baik itu pada lingkup domestik maupun global. Jika hal itu terjadi, maka rencana dan tujuan pendayagunaan Bonus Demografi Indonesia akan mengalami kendala bahkan kegagalan. Pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara cepat bahkan menurun dan jumlah pengangguran di Indonesia akan meningkat drastis. Bisa dikatakan bahwa, yang seharusnya Bonus Demografi memberikan keuntungan bagi negara malah menjadi Beban Demografi dan merugikan negara. Dengan demikian, Bonus Demografi tidak hanya ditopang oleh penduduk berusia produktif saja, tapi juga bergantung pada peran pemerintah sebagai penggerak, perantara, dan fasilitator dalam menyediakan pendidikan yang komprehensif bagi calon generasi muda dalam membentuk fundamen negara pada masa kini dan untuk pada masa yang akan datang.
