Krisis Sampah Di Kota Pekalongan Tanggung Jawab Siapa?

Masalah sampah di Kota Pekalongan kian hari kian memprihatinkan. Satu bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2025, TPA Degayu ditutup, penutupan ini dilakukan oleh KLH (Kementrian Lingkungan Hidup). Penutupan ini didasarkan oleh overloadnya TPA Degayu, yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah di Kota Pekalongan. Penutupan tersebut dilakukan karena TPA mengalami kelebihan kapasitas dan tidak mampu lagi menampung sekitar 120 hingga 130 ton sampah per hari yang dihasilkan oleh masyarakat. Akibatnya, tumpukan sampah mulai terlihat di berbagai sudut kota, dari pasar, jalan protokol, hingga area pemukiman, menimbulkan bau menyengat dan menurunkan estetika lingkungan. Sebagai respons atas situasi ini, Wali Kota Pekalongan menetapkan status darurat sampah selama enam bulan, dari 21 Maret hingga 21 September 2025. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan tanda bahwa sistem pengelolaan sampah di kota ini tengah berada di titik kritis dan membutuhkan penanganan serius dari semua pihak.

Namun, dalam persoalan krisis ini, pertanyaan penting pun muncul, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab akan permasalahan ini?

Banyaknya masyarakat yang merujuk pemerintah daerah sebagai pihak yang bersalah. Alasannya cukup masuk akal, kurangnya pengelolaan sampah dari pemerintah yang kemungkinan tidak terlalu memperhatikan tempat pembuangan akhir hingga TPA tersebut ditutup oleh KLH.  Serta tidak adanya pengawasan dan sistem edukasi yang efektif terhadap perilaku masyarakat.  Pada dasarnya sampah juga perlu diperhatikan selain persoalan banjir rob di daerah pesisir Kota Pekalongan. Karena sampah termasuk dalam persoalan yang perlu selalu diperhatikan, oleh karena itu pemerintah perlu memberikan solusi untuk jangka panjang seiring meningkatnya lonjakan volume sampah setiap tahunnya.

Di sisi lain, masyarakat sendiri juga tak lepas tangan. Dari budaya membuang sampah sembarangan, minimnya kesadaran memilah sampah organik dan anorganik, serta jangan terlalu ketergantungan pada layanan kebersihan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini berakar dari perilaku kolektif. Tidak sedikit dari masyarakat yang menganggap bahwa urusan atau masalah sampah ini semata-mata urusan pemerintah, bukan tanggung jawab pribadi sebagai bagian dari menjaga dan memelihara lingkungan Kota Pekalongan.

Krisis ini sesungguhnya bukan hanya soal teknis pengelolaan, tapi juga soal mentalitas. Ketika kebersihan yang hanya dianggap sebagai slogan saja, bukan soal perilaku dalam kehidupan. Maka apapun bentuk regulasi dari pemerintah tidak akan berjalan efektif, jika dari pemerintah dan masyarakat tidak sadar akan persoalan nyata ini. Pemerintah Kota Pekalongan perlu lebih serius untuk menggandeng masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, memperluas bank sampah, memperketat industri-industri yang juga menghasilkan limbah dan mengedukasi masyarakat yang berkelanjutan tentang memilah dan memilih serta pengelolaan sampah. Masyarakat juga harus sadar akan tanggung jawab menjaga kebersihan baik itu dari diri pribadi maupun orang lain.

Jangan sampai Kota Pekalongan, yang dikenal sebagai Kota Batik, berubah identitas menjadi kota dengan julukan kota gunungan sampah.