Demo Anarkis, Polri Tegaskan Penanganan Dilakukan Secara Terukur dan Sesuai Aturan

Jakarta -- Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menangani berbagai aksi anarkis yang muncul di sejumlah daerah. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen. Pol. Sandi Nugroho, memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri tetap berada dalam koridor hukum, dijalankan secara profesional, dan berlandaskan prosedur resmi yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu (30/8/2025), sejalan dengan arahan langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Irjen. Sandi menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan instruksi khusus kepada Kapolri dan Panglima TNI terkait perlunya tindakan tegas dalam menanggapi insiden yang bersifat destruktif. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sikap tegas tersebut tidak dilakukan secara serampangan, melainkan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan aturan hukum yang berlaku.

"Setiap tindakan aparat di lapangan dilaksanakan secara hati-hati, terukur, dan selalu berpedoman pada Undang-Undang serta ketentuan lainnya. Kami pastikan penanganan tidak dilakukan secara berlebihan, tetapi tetap konsisten dalam menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Irjen. Pol. Sandi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Polri tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Aparat diminta mematuhi prosedur operasi standar (SOP) serta menjalankan tahapan penanganan sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan. Perlindungan tidak hanya difokuskan pada warga, tetapi juga terhadap personel TNI-Polri yang bertugas, markas komando, asrama, hingga objek vital nasional yang berpotensi menjadi sasaran aksi massa.

"Fokus kami jelas, yaitu melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga fasilitas vital agar tetap aman. Prosedur penanganan situasi lapangan akan dijalankan dengan disiplin, sehingga semua langkah yang diambil tetap dalam kendali," tegasnya.

Irjen. Sandi juga menyampaikan bahwa seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polda hingga Polsek, telah diminta untuk segera menindaklanjuti arahan Kapolri. Persiapan matang meliputi analisis data lapangan, kesiapan personel, metode bertindak, hingga dukungan sarana prasarana. Dengan perencanaan yang detail, diharapkan langkah-langkah penegakan hukum bisa dilakukan secara proporsional tanpa menimbulkan eskalasi baru.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas. Menurutnya, sinergi antar institusi keamanan merupakan kunci dalam memulihkan situasi yang sempat terganggu akibat ulah segelintir pihak.

"Kami sudah menginstruksikan seluruh jajaran agar serius dan sigap menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri. Sinergi TNI-Polri akan terus diperkuat demi memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga," jelas Sandi.

Tak hanya itu, ia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang. Polri, lanjutnya, tetap menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat, namun ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus sesuai aturan hukum dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merugikan kepentingan umum.

"Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, namun harus dilaksanakan secara tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menjaga situasi agar tetap kondusif serta mendukung upaya aparat dalam menegakkan stabilitas keamanan nasional," tutup Irjen. Pol. Sandi Nugroho.