Mohon tunggu...
Milisi Nasional
Milisi Nasional Mohon Tunggu... Freelancer - Buruh Tulis

Baca, Tulis, Hitung

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih

Jangan Takuti Rakyat Pakai Makar

15 Mei 2019   18:51 Diperbarui: 15 Mei 2019   18:58 45
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber gambar: ngopibareng.com

Makar adalah kata yang sensistif dalam kamus negara dan kekuasaan pemerintahan. Pemerintah sangat alergi bila ada pihak-pihak menggunakan kata tersebut. 

Tapi anehnya pemerintah Indonesia saat itu seolah menjadikan kata tersebut sebagai senjata utnuk melemahkan lawan politik terutama pihak-pihak oposisi yang disinyalir mampu menggoyang jalannya roda pemerintahan.

Pemerintah saat ini melalui pihak kepolisan sangat mudah sekali mentersangkakan seseorang yang haluan politiknya berseberangan. Menggunakan tuduhan makar pemerintah seperti ingin mempersempit ruang diskursus yang menyampaikan kebebasan berekspresi warga negaranya, juga mempersempit ruang kritik bagi pemerintah yang dinilai kurang mampu mengakomodir aspirasi-aspirasi dari kelompok oposisi.  

Saat ini tercatat ada 5 orang sedang berjibaku dalam proses hukum terhadap tuduhan makar yang dialamatkan oleh dirinya, Kivlan Zen, Eggi Sudjana, Lieus Sungkharisma, dan HS orang yang secara viral dalam sebuah video mengancam akan membunuh Presiden Jokowi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pun membuka suara dan meminta pemerintah tak sembarang menggunakan pasal makar dalam suatu kasus. YLBHI menilai sesuatu bisa dikatakan makar jika ada upaya percobaan serangan. Pemerintah dinilai terlalu prematur dalam menetapkan sebuah perkara hukum dan menjeratnya dengan pasal makar. "

Makar itu sebetulnya di dalam kitab undang-undang aslinya itu 'anslah' dan itu artinya serangan, jadi dikatakan makar apabila ada serangan atau percobaan serangan, kalau tidak ada upaya melakukan serangan, ya tidak makar namanya," kata Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, di Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019)

Derasnya aliran tuduhan makar kepada kubu Prabowo-Sandi pun membuat Capres Prabowo Subianto gerah, dalam sebuah simposium penyampaian kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2019 Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak menakut-nakuti rakyat dengan tuduhan makar, pihaknya bersama segenanp pendukung tidak takut akan tuduhan makar tersebut, justru yang dilakukan mereka dalan membela bangsa dan negara dengan menyelamatkan demokrasi dari kecurangan Pemilu. 

"Saya katakan tidak usah nakut-nakutin kita dengan makar-makar. Orang-orang ini tokoh bangsa ini, bukan makar. Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawa sejak muda," ujar Prabowo Subianto.

Sejumlah pendukung Prabowo-Sandi sebelumnya tersandung kasus makar seperti Kivlan Zen, Eggi Sudjana, Permadi, dan Lieus Sungkharisma. Bahkan Eggi Sudjana sudah berstatus sebagai tersangka dan kini ditahan. 

Menurutnya bukanlah melakukan makar terhadap negara, tetapi menuntut keadilan dan kepastian hukum atas segala bentuk segala jenis kecurangan yang terjadi dalam Pemilu. 

"Imam Sufaat tidak makar, Tedjo Eddy tidak makar. Djoko Santoso tidak makar, Amien Rais tidak makar. Kita bela bangsa Indonesia. Jangan takut-takuti bangsa kita dengan senjata yang diberikan rakyat," kata Prabowo yang secara langsung mendapat sambutan meriah dari seluruh pendukung yang hadir pada acara tersebut.

Apa yang pendukung Prabowo-Sandi sampaikan adalah jelas bahwa mereka menolak segala jenis kecurangan yang terjadi. Jika kecurangan terus berlangsung dan pemerintah tak mampu menyelesaikan kecurangan tersebut maka Prabowo-Sandi dengan segenap pendukungnya menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019 yang dibacakan KPU.

Prabowo Subianto pun mengamini bahwa dirinya tidak mau mengakui hasil rapat pleno KPU jika indikasi kecurangan tidak diselesaikan. "Sikap saya, yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," ujar Prabowo Subianto di Hotel Grand Sahid Jakarta.

Untuk apa mengakui Pilpres yang penuh kecurangan, ikut menandatangani hasil tersebut sama saja kita ikut menyetujui adanya kecurangan tersebut. Rakyat jelas butuh pemimpin yang jujur dan tulus ingin membaktikan dirinya untuk kemajuan dan kebaikkan Nusa dan Bangsa. Bukan pemimpin yang memanipulasi hasil Pemilu untuk membuka jalan bagi dirinya 5 tahun kembali. Tolak hasil pemilu curang! Menolak hasil pemilu curang bukanlah makar!

Sumber: 1 2 3 4

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun