Pasca pemungutan suara Pilpres 2019 dan keluarnya hasil Quick Count di beberapa media televisi nasional, banyak tokoh dan pihak yang menganjurkan adanya rekonsiliasi nasional antara dua Capres yang bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019. Harapan itu secara massif 'disampaikan melalui berbagai macam media, baik elektronik maupun cetak. Wacana tersebut muncul sebagai harapan agar Capres Jokowi dan Capres Prabowo Subianto melakukan pertemuan, membuka dialog menciptakan rekonsiliasi demi kemajuan dan menghindari konflik antara para pendukung.
Pemilihan kata rekonsiliasi dalam rangka menjembatani dialog antar Jokowi dan Prabowo jelas adalah suatu hal yang lucu. Meminjam definisi KBBI, rekonsiliasi diartikan sebagai usaha untuk  memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Dari definisi tersebut ada sebuah postulat bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo sedang dalam keadaan yang tidak baik. Jelas hal tersebut salah kaprah. Hubungan Joko Widodo dan Prabowo Subianto selalu dalam keadaan baik. Bahkan hal tersebut ditegaskan oleh kedua pihak pada saat debat Pilpres terakhir Sabtu 13 April yang lalu.
Wacana seruan rekonsiliasi datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menginginkan rekonsiliasi antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto dilakukan secepatnya. Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, juga mengupkan hal yang serupa. Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko, pun menyatakan rekonsiliasi antara capres Joko Widodo dan capres penantang Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu saja. Upaya rekonsiliasi yang diangkat secara terselubung beraroma politis dan bertendensi transaksional.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno Dahnil Anzar Simanjutak menilai ajakan itu sebagai suatu hal yang berlebihan. Dalam sebuat tweet Dahnil Anzar mengungkapkan, "Ajakan rekonsiliasi nasional, oleh orang-orang seolah netral, agaknya berlebihan. Rekonsiliasi dilakukan kalau ada konflik. Ini tidak ada konflik antara Pak @prabowo dan Pak @jokowi atau antara BPN dengan TKN. Yang ada adalah kompetisi yang masih berlangsung. Jadi, stop menebar seolah ada konflik," ungkap Dahnil melalui Twitter @Dahnilanzar.
BPN secara tegas mengatakan rekonsiliasi bukanlah sesuatu hal yang urgen untuk dilakukan saat ini, sebab meraka bersama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sedang fokus dalam mengawal perolehan suara Pilpres. Memastikan tidak terjadi kecurangan yang merugikan pasangan Prabowo-Sandi. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Slamet Ma'arif mengatakan wacana rekonsiliasi bagi Jokowi dan Prabowo tak perlu dilakukan. Slamet menegaskan, tak ada rekonsiliasi untuk segala bentuk kecurangan di Pemilu Serentak 2019. "Segala bentuk kecurangan tidak ada rekonsiliasi. Kita tidak akan pernah ada rekonsiliasi dengan kecurangan apapun. Jadi kita saat ini adalah pertempurannya melawan segala bentuk kecurangan," kata Slamet.
Ajakan rekonsiliasi kepada Prabowo dan Sandiaga Uno jelas sangat terlihat motif politisnya. Rekonsiliasi itu seolah ingin menghambat gugatan kecurangan yang banyak terjadi di Pilpres 2019. Hal ini mengingat saat ini sedang BPN fokus mengumpulkan bukti kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dia mengingatkan bahwa paslon yang curang bisa didiskualifikasi sesuai aturan yang ada. Koridor hukum akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2019 dan mengusut segala jenis kecurangan yang merugikan Prabowo-Sandi.
Ajakan rekonsiliasi adalah sebuah soft approach yang digunakan oleh kubu petahana untuk melunakkan para pendukung Prabowo-Sandi agar tidak menumpuh jalur hukum dan mengungkap segala jenis kecurangan yang terjadi. Bagaimana pun caranya kemenangan Prabowo-Sandi akan terus dikawal. Lobi-lobi politik transaksional dalam bungkus rekonsiliasi jelas tidak akan mampu untuk menggoyahkan keyakinan BPN untuk tetap menempuh jalur hukum membeberkan fakta kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2019.
Sumber:
