Mohon tunggu...
Michael D. Kabatana
Michael D. Kabatana Mohon Tunggu... Peduli kepada budaya Sumba dan Kepercayaan Marapu.

Membacalah seperti kupu-kupu, menulislah seperti lebah. (Sumba Barat Daya).

Selanjutnya

Tutup

Bahasa Artikel Utama

Hegemonisme dan Imperialisme Bahasa adalah Teman Bermain yang Berbahaya bagi Bahasa Indonesia

27 Mei 2019   14:09 Diperbarui: 28 Mei 2019   16:27 0 9 2 Mohon Tunggu...
Hegemonisme dan Imperialisme Bahasa adalah Teman Bermain yang Berbahaya bagi Bahasa Indonesia
Buku pelajaran Bahasa Indonesia (ilustrasi: www.republika.co.id)

Bahasa Melayu sebagai cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia digunakan di banyak daerah di Indonesia ketika Pemerintahan Kolonial Belanda. 

Kolonial Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena penguasaan bahasa Belanda para pegawai pribumi dinilai lemah.

Dalam perkembangannya bahasa Melayu tidak digunakan lagi hanya pada sebatas urusan administrasi tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini didukung oleh gencarnya kolonial Belanda mempromosikan bahasa Melayu.

Misalnya, tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Commissie voor de Volkslectuur (Taman Bacaan Rakyat), yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. 

Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel, seperti Siti Nurbayah dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas.

Penempatan nama "Indonesia" pada bahasa ini secara resmi diawali sejak dicanangkannya sumpah pemuda (28 Oktober 1928), untuk menghindari imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Hal itu termaktub dalam bagian ketiga dari tiga keputusan hasil Sumpah Pemuda "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia".

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditegaskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia (BabXV, Pasal36).

Resminya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah tanda kemapanan NKRI berdiri sebagai suatu bangsa negara yang mempunyai corak dan identitas sendiri. Namun, hal ini bukan berarti bahasa Indonesia telah luput dari berbagai tantangan.

Bahasa Indonesia dan Hegemoni

Dalam praktik politik, hegemonisme bahasa cukup sering diterapkan oleh para aktor politik untuk menarik simpati masyarakat. Penggunaan bahasa-bahasa yang menjadi bahasa kelompok tertentu atau simbol agama tertentu sengaja digunakan. Bahasa sebagai ruang di mana simbol-simbol diproduksi dan dipergunakan, dipakai untuk memperebutkan penerimaan dan dukungan publik.

Contoh tujuan politik yang berusaha menunggangi agama melalui simbol bahasa. Kasus sederhana yaitu penggunaan bahasa Latin, Arab atau bahasa-bahasa lain yang penggunaannya kerap diidentikkan oleh masyarakat umum dengan agama tertentu. 

Kelihatan bahwa penggunaan bahasa seperti itu sah-sah saja. Namun, jika dianalisa lebih mendalam, nampak bahwa ada usaha lewat simbol bahasa agar masyarakat terbagi dalam sekat-sekat agama atau kelompok tertentu.

Kalimat-kalimat yang dijadikan jargon boleh saja memiliki arti penting. Namun, apakah benar tujuan penggunaan bahasa yang merepresentasi kelompok atau agama tertentu tersebut sengaja dipakai untuk mengangkat arti penting makna jargonnya? Atau hanya sekadar ingin menyeret fanatisme kelompok atau agama tertentu agar mendapat dukungan dan penerimaan publik?

Ada beberapa hal yang patut dikritisi dari hegemonisme bahasa. 

Pertama adalah adanya pemaksaan ideologis. Artinya, visi yang diusung calon pemimpin walau tidak dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, namun visi tersebut tetap disodorkan. 

Dalam hal ini, awasan yang mesti diperhatikan adalah realitas bahwa tidak semua masyarakat tahu arti dari simbol bahasa yang digunakan. Konsep abstrak yang termaktub dalam motto atau slogan politik tidak dapat ditangkap secara kritis oleh masyarakat.

Kedua adalah pembodohan publik. Masyarakat yang kurang paham mengenai arti kalimat dalam slogan tersebut, sengaja dijadikan sebagai keuntungan untuk merebut perhatian masyarakat. 

Masyarakat yang tidak mengerti arti visi dalam bahasa tersebut lantas menggunakan metode "tebak bahasa" sebagai aspek penilaian akan visi tersebut. 

Masyarakat menganggap bahwa bahasa tersebut adalah bahasa agama. Agama adalah segala hal yang berhubungan dengan sesuatu yang suci. Karena itu, masyarakat lantas menganggap segala intensi dalam motto atau slogan yang dipakai oleh pejabat publik memiliki nilai suci dan luhur. 

Selanjutnya, masyarakat meyakinkan diri sebagai anggota keagamaan yang baik, masyarakat merasa harus memilih calon dengan motto tersebut tanpa harus mempertimbangkan aspek kualitas diri, rekam jejak dan sepak terjang dari calon pemimpin tersebut. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2