Purbaya dan Politik Angka: Ketika Transparansi Menabrak Sensitivitas Publik

Pada pagi yang cerah di bulan September 2025, sebuah konferensi pers yang biasanya dipenuhi angka dan grafik berubah menjadi panggung narasi yang mengguncang. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam edisi perdana APBNKita di bawah kepemimpinannya, melontarkan kalimat yang tak biasa: "Data ini kondisi ekonomi yang sebenarnya, tanpa manipulasi BPS. Masa lalu... eh, boleh ngomong gitu ya?"

Kalimat itu bukan sekadar slip lidah. Ia adalah pintu masuk ke dalam dunia yang selama ini tertutup rapat: dunia statistik ekonomi yang dipoles, disusun, dan kadang, dalam tafsir publik, dipertanyakan.

Angka yang Bicara, Tapi Siapa yang Mendengarkan?

Baca juga: Ketika Tarif Bukan Lagi Sekadar Angka

Dalam presentasi Kementerian Perdagangan yang menyusul, pemerintah memaparkan bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami lonjakan signifikan. 

Sepanjang Januari hingga Agustus 2022, Indonesia mencatat surplus sebesar 29,5 miliar dolar AS, jauh melampaui capaian tahun sebelumnya yang hanya 6,5 miliar dolar. Kinerja ekspor meningkat hampir 28 persen, sementara impor naik sekitar 15 persen.

Kinerja Perdagangan Indonesia,  Sumber: Tangkapan layar Liputan6 

Di atas kertas, Indonesia tampak perkasa di tengah perang tarif global. Namun Purbaya mengingatkan bahwa sejak Mei, suplai uang ditekan. Ekonomi dicekik. 

Baca juga: Di Balik Angka-Angka Kemiskinan Bank Dunia & BPS; Ketika Statistik Tak Mampu Menyembunyikan Kenyataan

Dua mesin, fiskal dan moneter, tidak bergerak. Ia menyindir kebijakan sebelumnya yang menempatkan dana pajak di Bank Indonesia tanpa dibelanjakan, menyebabkan sistem keuangan "kering."

Baca juga: Ketika Daya Beli Melemah dan Konsumen Tak Lagi Percaya Diri

Pernyataan ini bukan hanya kritik teknis. Ia adalah koreksi naratif. Bahwa angka pertumbuhan 5,12 persen di triwulan II bukan hasil rekayasa, melainkan dampak bansos dan insentif yang baru terasa. Bahwa data bukan sekadar angka, tapi cerminan denyut ekonomi riil.

Blak-blakan yang Membakar Respons Publik

Gaya komunikasi Purbaya yang lugas dan satiris memicu gelombang reaksi. Dalam tiga hari pertama setelah pelantikannya, lebih dari separuh komentar publik di media sosial bernada negatif. 

Mahasiswa UI dan UIN turun aksi, menuntut klarifikasi atas pernyataan yang dianggap mengecilkan tuntutan rakyat 17+8.

Komentar seperti "baru dilantik sudah blunder" dan "menteri kagetan" membanjiri akun Instagram resminya. 

Di tengah badai kritik, Purbaya meminta maaf di Istana Merdeka: "Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Maksud saya bukan bilang 'biar aja rakyat'."

Namun permintaan maaf itu tak menghapus jejak narasi yang telah terlanjur menyentuh luka sosial: ketimpangan, pengabaian, dan sensitivitas publik terhadap gaya komunikasi pejabat.

Efek Kebijakan: Dari Sindiran ke Perubahan Struktural

Pernyataan Purbaya bukan hanya retorika. Ia diikuti dengan kebijakan konkret. Pemerintah menyuntikkan dana Rp200 triliun ke lima bank Himbara, menggantikan penempatan dana di BI, untuk mempercepat perputaran uang. 

Ia juga menyindir tarif cukai rokok sebesar 57 persen yang disebut "aneh" dan "membunuh industri." Sindiran ini langsung berdampak: saham rokok melonjak tajam, dikenal sebagai Purbaya Effect.

Di sisi fiskal, Purbaya menegaskan bahwa defisit APBN tetap dijaga di bawah 3 persen dari PDB, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara. 

Ini menunjukkan bahwa ekspansi fiskal tetap dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab.

Perbandingan Era: Dari Sri Mulyani ke Purbaya

Di era Sri Mulyani, komunikasi fiskal dijaga dengan hati-hati. Ia dikenal sebagai teknokrat yang menjaga kredibilitas dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi. Respons publik umumnya respek, meski kritik tetap muncul saat pandemi dan distribusi bansos.

Di era Jokowi, narasi ekonomi dibungkus dengan optimisme pembangunan. Infrastruktur dan digitalisasi menjadi kata kunci, dan dukungan publik relatif stabil.

Namun di era Purbaya, gaya blak-blakan menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka ruang transparansi. 

Di sisi lain, ia menabrak sensitivitas publik yang menuntut empati dan kehati-hatian. Reaksi masyarakat lebih cepat, lebih kritis, dan lebih emosional.

Penutup: Narasi yang Belum Selesai

Di tengah sorotan terhadap manipulasi data, sindiran terhadap kebijakan lama, dan gelombang kritik publik, Purbaya berdiri sebagai figur yang tak biasa. 

Beliau tidak hanya membela angka, tapi membela narasi. Ia tidak hanya menyusun APBN, tapi menyusun ulang cara kita memahami ekonomi.

Pertanyaannya bukan lagi apakah data valid, tapi apakah data cukup untuk menyentuh realitas rakyat. 

Ilustrasi Menteri Keuangan & APBNKita, Sumber: Dokumentasi pribadi Merza Gamal diolah dengan Copilot.Microsoft.AI 

Dan di sinilah peran kita sebagai penulis, mentor, dan warga: menjaga agar narasi ekonomi tidak kehilangan hati.

Penulis: Merza Gamal (Pemerhati Sosial Ekonomi Syariah)

_________________________