Berbicara pelayanan publik, saya selalu mengingat cerita tentang awal mula birokrasi. Sebab kisah sejarah penting sebagai inspirasi atas perubahan, dan sejalan dengan transformasi birokrasi untuk mendorong hadirnya negara untuk membangun kesejahteraan rakyat.
Cerita dahulu, berawal dari kebiasaan orang prancis yang membentangkan "kain wool sebagai penutup meja tulis, sebutannya burel", lalu sebutan ini berubah menjadi bureau bagi setiap orang yang menulis diatas kumpulan meja secara bersama.
Sistem kerjanya yang saling berbagi peran, diistilahkan bureaucratie, birokrasi, sedangkan orang-orang yang terlibat disebut para birokrat, menjalankan sistem itu. Tabiat birokrat ini sangat rumit, segala hal menjadi berbelit dan berkelok-kelok karena dari meja yang satu ke lainnya, saling membentur tembok. Akhirnya untuk menembus tembok itu, mulai disusupkan sistemnya dengan suap atau jika diinginkan birokrat dan masyarakat, disebutlah pungli.
Sekarang, seiring berubahnya jaman, tuntutan masyarakat semakin berubah, transparansi menguat, pelayanan publik pun semakin diharapkan memudahkan urusan masyarakat, praktik suap dan pungli menjadi musuh bersama, publik juga mengharapkan unsur pelayanan pemerintah yang berbelit makin dipangkas. Karena yang dibutuhkan ke depan adalah kecepatan, cepat melayani, cepat beradaptasi, cepat mengadopsi hal baru, cepat mengejar ketinggalan.
Inilah kunci suksesnya negara untuk menjadi bangsa pemenang, bangsa yang berdaya saing tinggi, melakukan reformasi sistem yang sejalan kecepatan teknologi dan informasi, dan bila landscape kehidupan sudah berubah demikian drastisnya, birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental.
Syarat utama tercapainya prioritas pembangunan baik pusat maupun daerah adalah tata kelola pemerintahannya, kunci perbaikannya terletak pada reformasi birokrasi yang tidak hanya bertumpu untuk mendapatkan birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat, tetapi lebih dari itu, sekali lagi saya ulang, yaitu "meletakkan pondasi kebangsaan untuk memenangkan persaingan global".
Namun demikian, dalam konteks nasional, terdapat keterbatasan sumber daya pengelola, serta pertumbuhan indeks efektivitas pemerintah yang belum signifikan (dalam kurun waktu 8 tahun terakhir hingga 2016, pertumbuhannya masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand). Oleh karenanya, dibutuhkan solusi yang sifatnya makro nasional, yaitu: 1) perbaikan kualitas asn, 2) peningkatan kecepatan pelayanan publik yang berkualitas, 3) penguatan tata laksana kelembagaan, serta 4) peningkatan akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi.
Penjabaran implementatif untuk point nomor 4 (empat) diatas adalah melalui optimalisasi kerangka evaluasi instansi pemerintah, yang berorientasi pada: Â 1) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip); 2) kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta 3) implementasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih melayani (wbbm).
