Mohon tunggu...
HEADLINE NEWS
HEADLINE NEWS Mohon Tunggu... Aktual & Terpercaya

Headline News hadir sebagai media daring yang berkomitmen menyajikan berita terpenting setiap hari. Kami mengutamakan akurasi, integritas, dan keberanian dalam mengungkap fakta, demi membangun masyarakat yang lebih kritis dan melek informasi.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Nakes Sampang Demo, Tuding Pemecatan Politis

13 Oktober 2025   14:42 Diperbarui: 13 Oktober 2025   14:42 13
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: suaraindonesia.co.id

SAMPANG - Puluhan tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Aliansi Nakes Kabupaten Sampang menggelar demonstrasi di depan kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB), Senin (13/10/2025). Mereka menuntut keadilan atas dugaan pemecatan sepihak dan diskriminasi dalam proses usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dugaan Intervensi Politik dan Prosedur Janggal

Aksi ini dipicu oleh kebijakan pemecatan yang dinilai sarat akan intervensi politik, bukan berdasarkan evaluasi kinerja maupun kompetensi profesional. Koordinator lapangan aksi, Mu'afi Amsyawi, mengungkapkan bahwa proses pemberhentian tersebut tidak didahului oleh prosedur yang jelas dan transparan.

Menurutnya, kondisi ini telah menciptakan iklim ketidakpastian dan keresahan serius di kalangan para nakes yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Kebijakan tersebut, kata Mu'afi, melukai rasa keadilan dan mengabaikan kontribusi mereka terhadap layanan kesehatan masyarakat.

Tiga Tuntutan Utama Aliansi Nakes Sampang

Dalam orasinya, aliansi menyuarakan tiga tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Sampang, Dinkes KB, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Tuntutan tersebut meliputi:

  1. Pencabutan SK Pemecatan: Menuntut pemerintah untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) pemecatan yang dianggap dikeluarkan secara sepihak dan tidak adil.

  2. Jaminan Kelulusan PPPK: Mendesak Dinkes dan BKPSDM untuk mengusulkan kembali nama-nama nakes yang sebelumnya tidak diakomodasi dan menjamin kelulusan mereka untuk diangkat menjadi PPPK.

  3. Stop Diskriminasi: Menuntut adanya jaminan tegas dari Pemkab Sampang untuk menghentikan dan mencegah praktik diskriminasi maupun intervensi politis terhadap nakes di masa mendatang.

Mu'afi menegaskan bahwa perjuangan ini adalah untuk mengembalikan hak-hak para nakes yang telah terabaikan. "Keadilan untuk tenaga kesehatan adalah keadilan untuk kemanusiaan," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinkes KB Sampang belum memberikan respons resmi mengenai tuntutan para demonstran.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun