Menjadi atensi Nasional atas musibah KRI Nanggala 402 yang membuka rahasia alutsista Indonesia begitu memprihatinkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun angkat bicara. Ia berharap peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dapat segera dilakukan.
Anggaran alutsista Kemenhan memang minim. Untuk anggaran 2021, pemerintah mengalokasikan Rp 134.254 triliun untuk Kemhan, naik 14,12 % dibandingkan tahun lalu. Anggaran Kemenhan tahun ini sekaligus menjadi yang terbesar satu dekade terakhir. Namun, mayoritas anggaran Kemhan 2021 ini dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Jumlahnya mencapai Rp 74,983 triliun atau 55,2 % dari total anggaran.
Adapun alokasi untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana serta prasarana pertahanan menyusul dengan nilai Rp 39,02 triliun atau 29,06 % dari total anggaran. Sisanya untuk kebutuhan lain berupa operasi, latihan, dan pendidikan.
Keterbatasan mata anggaran untuk modernisasi alutsista ini akan berdampak pula pada proses perawatan alutsista (rutin dan berkala) dan kesiapan tempur TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Karena mengingat bahwa wilayah Indoneisia itu merupakan negara maritim yang di kelilingi oleh luatan dan di hampit oelh dua samudera.
Ekonom CORE Piter Abdullah mengatakan Indonesia saat ini memang membutuhkan TNI dengan alutsista yg memadai khususnya untuk menjaga laut dan udara. "Tapi itu hendaknya dibangun bersamaan dengan kita membangun ekonomi kita. Semakin cepat kita mampu membangun ekonomi, semakin cepat kita bisa membangun TNI dan alat pertahanan," kata Piter yang di lansir di media berita online yaitu CNBC Indonesia.
Dari beberapa informaasi yang beredar, bahwa belakangan ini pemerintah tengah merancang Perpres masterplan modernisasi alutsista selama 25 tahun yang dilakukan dengan skema pinjaman luar negeri dengan jumlah kurang lebih Rp 1.760 triliun. Skema ini pernah di sampaikan oleh salah satu anggota Komisi I DPR RI Fraksi partau PDI – P yaitu Mayjen TNI (Purn) TB Hasanudin. Masterplan itu sendiri adalah hasil tafsiran Prabowo atas perintah dari Presiden Joko Widodo yang meminta adanya perencanaan pengadaan alutsista selama 25 tahun sejak awal Prabowo menjabat sebagai Menhan di 2019.
Bila melihat jumlahnya, angka tersebut memang cukup fantastis. Angka yang seharusnya dianggarkan dalam 25 tahun tetapi di persingkat menjadi 1 tahun saja. Namun, bila dibandingkan dengan angka PDB Indonesia tahun 2020 yang sebesar Rp 15.434,2 triliun saja, angka yang kabarnya direncanakan oleh pemerintah untuk masterplan alutsista selama 25 tahun itu hanya 11.4 %.
Dengan anggaran yang begitu jumbo bahwa kita berharap pengadaan alutsista ini tidak di korupsi oleh para petinggi TNI mengingat beberapa kasus pun pernah menjadi atensi nasional tentang pengadaan Kapal tempur yang di korup oleh oknum petinggi di TNI, anggaran yang rawan ini butuh perhatian dan pengawasan dari berbagai pihak tidak hanya DPR saja akan tetapi rakyat pun perlu mengetahui tentang masterplan yang di rencanakan oleh Pak Menhan (Prabowo Subianto) sehingga rakyat bisa percaya dan dapat mendukung akan kebijakan ini agar tidak terjadi perdebatan yang tidak mendidik dan hanya menjadi ladang dari berbagai paltform berita online ataupun elektronik.
