Resolusi Konflik KTPA Surabaya

Resolusi konflik yang ditawarkan dari pihak ketiga adalah mempertimbangkan kondisi lahan dan pihak konflik serta tuntutan apa saja yang diajukan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Alangkah baiknya sebagai Pemerintah Kota Surabaya (pihak ketiga) menengahi konflik dengan mempertegas bahwasanya lahan yang dikonflikan merupakan tanah milik negara kepada tiap pihak yang berkonflik dengan bukti konkret seperti pengukuran lahan bersama pihak terkait, sehingga pihak Pakuwon City tidak mengintimidasi masyarakat KTPA di masa mendatang. 

Namun, tidak hanya sampai disitu, masyarakat KTPA juga sudah seharusnya di relokasi ke tempat tinggal yang lebih layak tanpa mengganggu/memutus mata pencaharian mereka sebagai nelayan tambak serta cleaning service perumahan Pakuwon City. Hal ini didasari perbedaan kesejahteraan antara masyarakat yang tinggal di Pakuwon City dan masyarakat KTPA sehingga dikemudian hari menyebabkan kecemburuan sosial. Dengan bentuk relokasi ke rumah susun ex TPA Keputih diharapkan meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat KTPA dalam bertempat tinggal tanpa harus kehilangan mata pencaharian mereka. 

Dengan demikian, pihak Pakuwon City mendapat kejelasan status tanah dan pihak masyarakat KTPA terlepas dari intimidasi serta tempat tinggal yang lebih layak dan legal di mata hukum. Mendatang diharapkan lokasi lahan KTPA dapat dinormalisasi dengan bentuk kegiatan penggunaan lahan yang sesuai dan legal menurut hak atas tanah yang berlaku.