Selama ini, saudara kita yang berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) kerap mendapati kondisi yang tidak adil. Daerah itu tidak terjamah pembangunan yang merata, sehingga berdampak pada berbedanya harga kebutuhan pokok.
Hal ini yang menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah ingin agar ketimpangan pembangunan antar daerah ini bisa diakhiri.
Sekarang masanya pemerataan agar tercipta kondisi yang berkeadilan. Hal itu salah satunya diwujudkan melalui program BBM Satu Harga.
Kondisi nyata yang terjadi sebelum adanya program BBM Satu Harga ini, yaitu sejumlah masyarakat di beberapa daerah harus membayar berkali-kali lipat untuk mendapatkan BBM. Padahal, saudara kita itu masih satu negara dengan mereka yang tinggal di Jawa.
Salah satu faktor utama mahalnya harga BBM itu karena sulitnya medan distribusi pasokan minyak. Itu dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur di wilayah 3 T.
Kondisi tersebut, diakui ataupun tidak, menunjukkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonedia belum terpenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mendorong adanya realisasi pemerataan pembangunan melalui program BBM Satu Harga.
Dengan program ini diharapkan setiap warga negara layak mendapatkan harga BBM yang sama, terlepas dimana dia tinggal. Itu demi mewujudkan adanya energi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekarang di bawah pemerintahan Presiden Jokowi untuk pertama kalinya sejumlah wilayah 3 T merasakan harga BBM yang sama dengan di Pulau Jawa yang aksesibilitasnya lebih baik.
Tentu saja, di sana ada subsidi khusus dari pemerintah bagi wilayah 3 T agar rakyat bisa merasakan keadilan.
Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen yang besar dari pemerintahan Presiden Jokowi dalam merealisasikan perekonomian dan energi yang berkeadilan, meskipun untuk masyarakat yang tinggal di medan yang sulit dijangkau.
Kita harus sambut baik komitmen ini. Semoga kemajuan ini bisa dilanjutkan di kemudian hari, agar keadilan itu tetap terwujud sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.
