JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan berharap wacana aksi unjuk rasa susulan pada 25 November 2016 tidak terjadi. Pasalnya, tuntutan pengunjuk rasa agar Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk diproses hukum terkait dugaan penistaan agama telah dipenuhi.
“Kita berharap tidak ada demo-demo lagi, karena proses hukum sudah dilakukan, sedang berjalan,” ujar Irjen Pol M Iriawan di Jakarta, Sabtu (12/11).
Kapolda Metro Jaya juga menghimbau pada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap isu aksi 25 November.
Kendati demikian, tambah Kapolda, Polri tidak pernah menghalangi masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa selama melalui mekanisme sebagaimana telah ditentukan. “Unjuk rasa kan ada mekanismenya. Polri siap memberikan pelayanan,” tegasnya.
Kapolda menghimbau, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa mematuhi rambu-rambu hukum yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum.
“Sesuai PERKAP 7/2012 Pasal 7, diantaranya menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat,” urai Kapolda.
Sementara dalam Pasal 8, lanjut Kapolda Metro Jaya, dalam penyampaian pendapat di muka umum dilarang menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
Bahkan dalam Pasal 23 ditegaskan, aksi massa dilarang mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dilarang bertindak anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum serta menimbulkan kerusuhan massa,” tutup Kapolda.