Yang paling penting adalah, bagaimana implementasi kebijakan ini dikomunikasikan. Seperti diketahui bahwa asuransi merupakan produk yang tak kasat mata. Produk ini juga tidak akan dirasakan ketika mengeluarkan uang ketika membayar premi.Â
Hal yang berbeda dengan jasa pada umumnya. Manfaat asuransi baru dapat dirasakan setelah klausul dalam kontrak terjadi. Kontrak tentu juga sudah memperhitungkan peluang terjadinya bencana muncul. Boleh jadi selama sepanjang klausul perjanjian, kejadian yang dijaminkan dalam asuransi tidak pernah terjadi.Â
Hal ini tentu saja berakibat manfaat asuransi secara kasat mata tidak pernah dilihat oleh publik. Dengan kata lain, asuransi sebenarnya menyediakan "produk" rasa aman bagi pembelinya ketika bencana itu tidak pernah terjadi. Jika hal ini terjadi tentu pemerintah harus siap sedia menjelaskan kepada publik.Â
Apalagi jika isu ini masuk dallam ranah politik. Masyarakat yang awam akan mudah sekali terbawa isu pemborosan anggaran melalui asuransi bencana. Karena memang asuransi tidak mudah dipahami kalangan awam.
Tentu semangat pemerintah untuk menerapkan gagasan asuransi bencana perlu kita dukung. Indonesia merupakan negara supermarket bencana. Peluang terjadinya bencana relatif tinggi dibanding negara lainnya. Namun, pemerintah juga meski lihai dalam mengkomunikasikan kepada publik selain memikirkan kebijakan tersebut secara matang.
