Mohon tunggu...
Ulul Azmi
Ulul Azmi Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pekerjaan Rumah Pemimpin Baru Maluku

12 Juli 2018   11:45 Diperbarui: 12 Juli 2018   11:56 507
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Provinsi Maluku pada bulan Februari 2018 sebesar 772.274 orang. Dari jumlah tersebut 56.956 orang diantaranya merupakan pengangguran dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,38 persen. TPT merupakan persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. 

Dibandingkan periode yang sama tahun 2017, TPT Provinsi Maluku mengalami penurunan sebesar 0,39 persen. Sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama penduduk di Provinsi Maluku.

Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diukur melalui tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. 

Dari data yang dikeluarkan BPS, meskipun angka IPM Provinsi Maluku mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah IPM Nasional. Laju pertumbuhan IPM juga belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Tahun 2017, IPM Provinsi Maluku sebesar 68,19, sementara IPM Indonesia sebesar 70,81. 

Pemerintahan yang baru harus terus menggenjot laju pertumbuhan IPM dengan meningkatkan kualitas tiga dimensi perhitungan IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak sebagaimana program dan janji politik yang telah disuarakan kepada rakyat.

Dari sisi ekonomi, tantangan lebih besar juga menanti pemimpin baru Maluku.  Hingga bulan Maret 2018, Provinsi Maluku telah mengekspor barang sebesar 1,147 juta US$. Bandingkan dengan impor sebesar 133,091 juta US$, angka yang sangat jauh tidak seimbang. 

Provinsi Maluku harus mampu mengimbangi besarnya angka impor, atau mengurangi ketergantungan pemakaian barang impor dan meningkatkan produksi lokal agar mampu bersaing dengan produk impor. Sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor maritim harus mampu dioptimalkan oleh pemerintah. Perikanan dan hasil migas di Blok Masela sangat sayang apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, karena itulah aset yang dimiliki Maluku.

Sektor pariwisata tampaknya bisa menjadi salah satu strategi alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Maluku. Sebagaimana kita ketahui bersama, wilayah Provinsi Maluku yang terdiri dari gugusan pulau merupakan anugerah dengan berlimpahnya objek wisata laut yang menawan. Pengelolaan terhadap objek wisata harus diatata dengan baik, karena tren yang terjadi sekarang adalah menggeliatnya dunia pariwisata Indonesia yang didukung oleh pemerintah pusat dengan slogan Wonderful Indonesia.

Membangun Maluku dengan Data

Menyikapi data yang disajikan sebagai potret Provinsi Maluku yang sesungguhnya, maka pemerintah Provinsi Maluku harus terus melakukan perbaikan dan terus meningkatkan pencapaian yang ada. Dari hasil evaluasi data, pemerintah juga harus membangun dengan berlandaskan data. 

Misalnya untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah harus memperhatikan berapa banyak penduduk menurut tingkat pendidikan, terutama mereka yang telah memasuki usia kerja. Dari situ pemerintah dapat menyiapkan berapa banyak lapangan pekerjaan agar jumlah penganguuran tidak bertambah. Pembekalan kepada penduduk usia kerja akan keterampilan dan kursus juga sangat membantu dalam rangka menurunkan angka pengangguran.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun