Pemanfaatan dana desa pada tahun 2018 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta perluasan skala ekonomi individu maupun kelompok.
Anggota Badan Anggaran DPR RI, H.Nasril Bahar,SE, mengatakan hal itu dalam kegiatan Desiminasi Dana Desa di Aula T.Johan Garingging, Simalungun City Hotel, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Rabu (25/4/2018).
Nasril Bahar memaparkan, walaupun alokasi anggarannya tidak mengalami kenaikan, namun dana desa akan lebih dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terutama, kata Nasril, dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan.
Pada tahun 2018, lanjut Nasril Bahar, pembagian dana desa lebih difokuskan pada upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pelayanan dasar masyarakat antar desa. Serta memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
Semua itu melalui mekanisme padat karya tunai (cash for work) yang merupakan pola pelaksanaan dana desa yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat.
"Pemerintah harus mengindentifikasi keberhasilan dan kelemahan untuk perbaikan. Jadi ke depannya, menurut saya perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk tenaga pendampingan desa yang professional," kata Nasril Bahar. Dia menambahkan, terkait dengan dana desa, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh  terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan,  pelaksanaan, pemanfaatan, hingga aspek pertanggungjawabannya.
"Perlu ada perbaikan transparansi, akuntabilitas, penguatan pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa," lanjut Nasril Bahar, yang juga dikenal sebagai pejuang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ini.
Penyaluran dana desa, menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini, dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan anggaran dan capaian hasil kegiatan. Dengan demikian akan memotivasi desa untuk melaksanakan kegiatan serta menyerap anggaran lebih optimal sehingga dampak pemanfaatan dana desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Sementara pengawasan dana desa diperkuat, kata Nasril Bahar, pemerintah pusat akan melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan dana desa secara berjenjang dengan melibatkan aparat pengawas yang ada.
Sinergi ini juga akan dilakukan dalam penyelenggaraan pelatihan tata kelola desa dan pelatihan pengelolaan dana desa untuk perangkat desa agar mampu menyusun laporan pelaksanaan secara lebih transparan dan akuntabel.
Kegiatan Desiminasi Dana Desa dengan tema; Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera, diikuti sekitar 386 kepala desa (Nagori) dan 33 camat  se-Kabupaten Simalungun. Hadir juga pada kegiatan ini, Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI serta mewakili Bupati Simalungun, Wilson Simanjuntak. (***)
