Oleh: Mas Andre Hariyanto, Penulis Buku Mutiara Hikmah & Trainer Jurnalistik Nasional di Suara Utama dan AR Learning Center
Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan perangkapan profesi -- di mana seorang wartawan juga aktif sebagai pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan -- makin sering mendapatkan sorotan. Dewan Pers bahkan telah secara terbuka mengeluarkan imbauan agar wartawan melepaskan peran ganda tersebut demi menjaga independensi dan kredibilitas pers.
Menurut saya, keputusan Dewan Pers itu tepat, dan ada alasan-alasan mendasar mengapa profesi wartawan sebaiknya tidak merangkap sebagai aktivis LSM atau ormas. Di bawah ini saya paparkan argumentasi, sekaligus mengajak rekan-rekan wartawan dan masyarakat luas memahami pentingnya menjaga "kemurnian" profesi jurnalistik.
Dasar Regulasi dan Etika: Profesi, Independensi, dan Kepercayaan Publik
1. Landasan hukum dan kode etik jurnalistik
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebut bahwa "yang dimaksud dengan 'Kode Etik Jurnalistik' adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers."
Pada Pasal 7 UU Pers dinyatakan bahwa wartawan Indonesia memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Dewan Pers kemudian merumuskan Kode Etik Jurnalistik melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 sebagai landasan etis bagi semua wartawan Indonesia.
Selain itu, baru-baru ini Dewan Pers juga mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional, yang semakin menegaskan pentingnya perilaku profesional dalam dunia pers.
Jadi, sudah ada kerangka regulasi -- baik hukum maupun etika profesi -- yang jelas menempatkan wartawan dalam posisi yang berbeda dari aktor-aktor sosial lainnya.
