Sepakat Pemilu 2019 sebagai Pemilu Paling Kompleks Sedunia

Hal ini sedikit bisa di maklumi karena  cakupannya adalah dalam satu provinsi dan tidak semua caleg DPD orang yang mampu tampil di televisi untuk pasang iklan. Bagi provinsi dengan penduduk terpusat di Kota atau wilayahnya relative kecil seperti Bali, dan  Yogyakarta mungkin masih bisa terjangkau untuk sosialisasi hingga ke Desa. Namun tidak lah semudah itu bagi caleg yang ada di provinsi dengan jumlah penduduk padat seperti Jabar, Jateng, Jatim atau daerah yang luas wilayahnya membentang luas seperti papua, aceh dan daerah di luar jawa pada umumnya.

Tidak hanya sampai pada Caleg DPD, masyarakat pun kambali di buat bingung dengan banyaknya nama-nama caleg dari puluhan partai politik (parpol),  dengan level serta warna surat suara yang berbeda. Rumitnya cara memilih wakil rakyat inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab tingkat partisipasi yang lebih rendah di banding dalam pilihan pilpres. Selain memang gaungnya pilpres terlihat lebih semarak, kuatnya dorongan emosional para pendukung dan simpatisan dalam mengekspresikan dukungan secara tidak langsung telah mempolarisasi masyarakat ke dalam dua kelompok yang saling berseberangan.

 Kerasnya pertaruangan politik di 2019 ini pula yang telah membelah para pendukung  sehingga hujat menghujat terutama di media sosial menjadi sajian harian . Realita inilah yang membedakan pemilu 2019 ini dengan pemilu yang pernah di selenggarakan sebelumnya. 

Diperparah lagi dengan tingkah laku para elit politik yang bukannya meredakan suasana, malah bisa di sebut sebagai angina sepoy-sepoy  dalam memanaskan bara di masing-masing pihak untuk saling menjatuhkan.

Banyaknya berita bohong atau hoak yang sebelumnya asing, kini menjadi santapan sehari-hari di media sosial seperti halnya istilah kampret dan cebong. 

Maka tidak heran jika sekarang ada gelar lain yang melekat pada elit politik yang merupakan reaksi dari tingkah laku oknum tersebut. Orang seperti ratna sarumpat yang dulu kritis sebagai aktivis, kini bahan olokan dan cercaan di media sosial.

Beban berat tentunya di tanggung oleh pihak penyelenggara pemilu dari mulai komisi pemilihan umum (KPU) pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten terutama di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Saking beratnya beban dan tanggungjawab yang harus di pikul oleh petugas di tingkat TPS ini. Hingga tulisan ini di buat, sudah tercatat 119 orang petugas KPPS meninggal dunia, dan 548 orang sakit yang tersebar di 25 Provinsi di seluruh Indonesia.

Rata-rata yang meninggal di akibatkan oleh faktor kelelahan, hal ini di sebabkan karena adanya urutan tugas yang terus berlanjut tanpa jeda. Petugas KPPS bekerja hampir seminggu sebelum hari H dengan melaksanakan pengumuman dan sosialisasi. Lalu, 3 hari sebelum hari H, harus mendistribusikan surat C 6 yang berisi panggilan memilih. Mereka menyalin nama pemilih di DPT ke C6 secara manual.

Mereka juga belum akan merasa tenang jika logistik pemilu belum sampai ke tangan mereka. Misalnya, logistik kotak suara hingga surat suara itu sendiri. Tidak jarang, proses persiapan itu sudah menguras tenaga, waktu dan pikiran. 

Belum rehat sejenak, pada hari H, 17 April, mereka sudah membuat TPS dan jam 06.00 mulai bertugas kemudian pukul 07.00 hingga pukul 13.00, mereka melayani proses pemungutan suara.