Mohon tunggu...
Martua Intan
Martua Intan Mohon Tunggu... Konsultan - Pemerhati Lingkungan Hidup

Dilahirkan di Pontianak. Pernah tinggal di Australia hampir 9 (sembilan) tahun. tertarik dengan lingkungan hidup, khususnya tentang pelestarian sumber air dan peduli dengan dampak penambangan di tanah borneo.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Cara Menjawab Pejabat Ketika Ditanya, "Bukan Bidang Saya", Pejabat Harus Sekelas CEO

18 Februari 2021   11:25 Diperbarui: 18 Februari 2021   12:08 60
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Beberapa kali saya mengikuti webinar yang melibatkan pengambil kebijakan di negeri ini sebagai salah satu pembicara. Ada satu yang membuat saya kadang menjadi malas mengikuti kegiatan yang melibatkan regulator dalam kegiatan webinar.

Memang ketika mereka mempresentasikan materi bisa dikatakan baik dan slide slide presentasi yang disajikan tidak kalah dengan presentasi seorang CEO di perusahan skala internasional.

Namun giliran tanya jawab mengalir dan pertanyaan berlangsung kemampuan mereka menjawab tidak seperti seorang yang ditempatkan pada posisinya. Apalagi menyangkut kebijakan yang menyasar lebih umum. Saya tidak memberikan contoh disini karena bisa saja yang tersinggung dan melaporkan hal ini. 

Apa yang saja pelajari dari peristiwa kegiatan webinar yang marak saat ini apalagi yang melibatkan pejabat pengambil kebijakan bahwa mereka masih berpikir ego sektoral dan tidak berusaha menghubungkan kebijakannya terhadap sektor lain. Memang tidak diharapkan mereka mengetahui berbagai hal karena itu juga tidaklah baik. Namun mereka yang ditempatkan pada posisi pejabat tersebut harus terus mempelajari paling tidak lintas sektoral yang berhubungan dengan kewenangannya.

Jangan menjawab, maaf bukan bidang saya untuk menjelaskan. Saya kurang memahami sektor lain yang anda tanya. Apalagi jawaban saya belum mempelajari apakah itu termasuk dalam kewenangan kami.

Kekhawatiran kita bahwa visi dan misi bapak Presiden tidak bisa diterjemahkan dengan baik dan bersinergitas antar sektoral. Disinilah perlu keahlian para menteri untuk menempatkan para eselon 1 dan 2nya yang benar benar kapabel pada bidangnya dan bisa terkoneksi dengan sektor lainnya.

Menteri yang ditunjuk baik yang berasal dari partai maupun profesional kedepannya harus menata ulang para pejabat di bawahnya. Apalagi sekarang era komunikasi secara online bukan lagi dibelakang meja semata. Para pejabat harus sekelas CEOyang mampu menterjemahkan kebijakan dari atas dengan lugas dan mengharmonikan dengan kebijakan antar sektoral sebagai simphoni yang indah. 

Sekarang kalau disuruh milih saya malas mengikuti webinar atau sejenisnya kalau disana ada muncul pejabat sebagai nara sumber. 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun