[caption id="attachment_296580" align="aligncenter" width="538" caption="Rakyat Papua memberikan suara dalam Pemilu di Papua"][/caption]
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyatakan sikap menolak Pemilu 2014. Aktivitas AMP lebih banyak di Pulau Jawa, dimotori oleh segelintir Mahasiswa Papua yang kuliah di Jawa. Namun mereka berhasrat ingin mengacaukan pesta demokrasi di Papua. Hal tersebut memang sejalan dengan tujuan AMP yang ingin menuntut referendum untuk mencapai kemerdekaan Papua.
Dengan memposisikan diri anti-Indonesia, AMP beranggapan bahwa mereka akan semakin mendapatkan dukungan dari rakyat Papua. Padahal kenyataan di lapangan jauh sekali dari harapan. Seharusnya AMP bisa belajar dari pengalaman Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menolak Pemilu 2009 di Papua. Pada tahun 2009, KNPB melakukan aksi penolakan Pemilu 2009. Namun aksi KNPB tersebut sama sekali tidak mendapatkan apresiasi dari rakyat Papua. Data KPU menyebutkan bahwa, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif tahun 2009 di Papua mencapai 83,3 %. Dari jumlah DPT 2.064.532 yang didata oleh KPU Papua, 1.719.581 pemilih memberikan suaranya. Partisipasi pemilih di Papua pada tahun 2009 tersebut, diatas rata-rata pertisipasi pemilih nasional sekitar 71%. Pada Pilpres 2009, partisipasi pemilih di Papua ternyata lebih tinggi, mencapai 90%. Sekitar 1.860.096 pemilih di Papua memberikan suara pada Pilpres 2009.
Jika dirata-ratakan antara partisipasi Pileg dan Pilpres, maka partispasi pemilih di Papua mencapai 86,7%. Tingkat partisipasi pemilih di Papua tersebut, telah menjadi bukti bahwa rakyat Papua tidak terpengaruh ajakan boikot pemilu oleh KNPB. Kenyataan tersebut sangatlah berkebalikan dengan proganda KNPB yang selalu mengklaim diri sebagai perpanjangan tangan rakyat Papua. Padahal fakta menyebutkan 86,7% rakyat di Papua sama sekali tidak menghiraukan ajakan KNPB. Disisi lain, pemilih yang tidak memberikan suaranya pada Pemilu 2009 di Papua, bukan berarti sepenuhnya terpengaruh oleh KNPB. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan pemilih di Papua tidak dapat memberikan suara, seperti jarak pemilih dengan TPS yang berjauhan di daerah pedalaman, beberapa logistik pemilu yang tidak sampai ke TPS, sosialisasi yang kurang maksimal karena kendala geografis, serta adanya ancaman dari kelompok kriminal bersenjata dan KNPB yang ingin mengacaukan Pemilu.
Dapat diambil kesimpulan dukungan rakyat Papua terhadap KNPB maupun OPM sangat kecil di Papua. KNPB dan OPM tidaklah pantas menyebut kelompoknya sebagai perwakilan rakyat Papua. Karena pada kenyataannya sekitar 83,3% rakyat Papua memilih memberikan mandatnya kepada anggota legislatif mulai dari DPRD Kab/ Kota, DPR Papua dan DPR RI.
Ajakan untuk boikot Pemilu 2014 di Papua, sekarang disuarakan kembali oleh KNPB. AMP juga melakukan hal yang sama, melakukan aksi boikot Pemilu 2014 dengan melakukan kampanye dari Jawa . Aksi boikot oleh KNPB tidak akan berdampak pada partisipasi rakyat Papua terhadap Pemilu 2014. Karena KNPB tidak mendapatkan tempat di hati rakyat Papua seperti halnya fakta pada tahun 2009. Demikian pula dengan ajakan boikot Pemilu oleh AMP, tidak akan berdampak pada partisipasi pemilu di Papua. KNPB yang melakukan kampanye boikot Pemilu secara langsung di Papua saja tidak dihiraukan oleh rakyat Papua, apalagi oleh AMP yang melakukan kampanye dari pulau Jawa.
Sikap yang dipilih oleh KNPB dan AMP untuk memboikot Pemilu tersebut pada dasarnya tidaklah solid. Karena sikap tersebut hanyalah kemauan dari elit dalam organisasi KNPB dan AMP. Karena faktanya, terdapat beberapa anggota KNPB dan AMP yang turut serta dalam Pemilu 2014 sebagai Caleg. Dari data sementara, terdapat sekitar 15 orang anggota KNPB yang mendaftarkan diri menjadi Caleg. Selain itu, terdapat banyak anggota AMP di Yogyakarta yang menjadi tim sukses Benny Dimara (Tokoh rakyat Papua di Yogyakarta), yang menjadi Caleg di Yogyakarta.
Kenyataan tersebut merupakan bukti bahwa sikap untuk boikot Pemilu oleh KNPB dan AMP tidaklah solid. Justru terlihat jelas bahwa organisasi tersebut sangatlah oportunis. Di satu sisi mereka menolak Pemilu, namun disisi lain berdasarkan pengakuan anggota legislatif dari Papua, KNPB dan AMP aktif meminta bantuan dana kepada anggota legislatif dari Papua.
Rakyat Papua adalah rakyat yang kesadaran politiknya cukup tinggi. Sehingga mereka sangat memahami apa yang sedang dilakukan oleh KNPB dan AMP adalah hanya untuk kepentingan kelompoknya saja. Dengan menyatakan menolak Pemilu, mereka ingin menonjolkan kelompoknya. Sehingga mengharapkan ada deal-deal secara tersembunyi antara Caleg dengan KNPB dan AMP untuk secara diam-diam memberikan suaranya pada Caleg tertentu. Imbalannya adalah KNPB dan AMP akan mendapatkan sejumlah uang apabila Caleg tersebut terpilih nantinya. Caleg tersebut, juga nantinya akan menjadi corong bagi KNPB dan AMP untuk menyuarakan kepentingannya. Ruben Magai (Ketua Komisi A DPRP), dari Partai Demokrat telah menjalankan peran tersebut.
Melihat fakta diatas, rakyat Papua tidak akan mendengar ajakan boikot Pemilu yang dilakukan oleh KNPB dan AMP. Justru rakyat Papua telah banyak menyadari, bahwa apa yang telah dilakukan oleh anggota legislatif hasil Pemilu di Papua adalah jauh lebih besar manfaatnya jika dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh KNPB dan AMP. Selama ini KNPB dan AMP hanya memberikan janji palsu bahwa jika Papua Merdeka maka rakyat Papua akan menjadi sejahtera. Bagaimana rakyat Papua bisa mempercayai janji KNPB dan AMP, karena aktivis dalam KNPB dan AMP adalah kebanyakan pemuda pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan dan mahasiswa yang bermasalah dalam bidang akademis. Rakyat Papua tidak akan mungkin menggantungkan harapan kepada orang-orang semacam itu.
