Genap setahun Presiden Prabowo Subianto memimpin negeri ini. Dalam pidato yang berapi-api di hadapan para menteri dan wartawan istana, Prabowo dengan percaya diri berkata, "Saya bangga dengan capaian pemerintahan saya. Rakyat kita semakin kuat."
Ucapan itu sontak disambut tepuk tangan. Namun di luar pagar istana, di antara jalanan macet dan harga sembako yang masih naik-turun, gema lain terdengar: rakyat yang bertanya lirih, "Kita kuat di bagian mana?"
Presiden menyebut sederet keberhasilan yang menurutnya patut dibanggakan --- dari kenaikan indeks ekonomi nasional, swasembada pangan, penegakan hukum dalam program keluarga harapan (PKH), program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Semua diklaim berjalan efisien, berdampak luas, dan membawa kesejahteraan. Tapi apakah semua itu benar-benar dirasakan rakyat, atau sekadar terasa di ruang rapat kementerian?
Ekonomi Tumbuh, Tapi Tidak Semua Ikut Tumbuh
Data BPS memang menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,1 persen pada kuartal ketiga 2025 --- sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Angka yang patut diapresiasi, namun masih menyimpan tanda tanya besar: siapa yang benar-benar menikmati pertumbuhan itu?
Bagi sebagian rakyat, terutama di kelas menengah ke bawah, pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan isi dompet. Harga beras tetap tinggi, daya beli belum pulih, dan lapangan kerja baru belum sepenuhnya terbuka.
Anggota DPR dari fraksi oposisi menyebut capaian ekonomi Prabowo "masih lanjutan dari era Jokowi." Seorang ekonom UGM bahkan menyindir halus, "Stabilitas bukan berarti kemajuan, kalau yang stabil hanya rasa cemas di pasar."
Swasembada Pangan: Antara Klaim dan Kenyataan di Sawah
Pemerintah mengumumkan Indonesia telah mencapai swasembada beras dan jagung. Namun, laporan FAO 2025 mencatat Indonesia masih mengimpor kedelai, gula, dan daging sapi.
Di lapangan, para petani di Indramayu mengeluhkan harga gabah yang justru turun saat panen raya. "Produksi naik, tapi keuntungan malah turun," kata seorang petani sambil menatap lahan yang mulai mengering. Swasembada, tampaknya, masih sebatas angka di laporan, belum sepenuhnya jadi kenyang di meja makan rakyat.
Penegakan Hukum PKH: Antara Tegas dan Tepis
Prabowo juga menonjolkan keberhasilannya dalam menertibkan penyalahgunaan dana bantuan sosial. Beberapa pejabat daerah memang sudah diseret ke pengadilan, dan transparansi distribusi bantuan meningkat. Namun, pola lama tetap muncul: bantuan yang bocor, penerima fiktif, dan kasus korupsi yang berganti wajah.
Seorang aktivis sosial menilai, "Penegakan hukum makin rajin difoto, tapi masih malas menyentuh yang besar." Tegas di bawah, tumpul di atas---masih menjadi keluhan lama dalam wajah baru.
Makan Bergizi Gratis: Dari Harapan Jadi Waspada
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebanggaan utama Prabowo, dirancang untuk memberi asupan sehat kepada 50 juta siswa sekolah. Di banyak daerah, program ini memang meningkatkan kehadiran siswa dan membantu keluarga miskin. Namun, di sisi lain, kabar kurang sedap terus bermunculan. Ribuan kasus murid keracunan karena makanan MBG.
Dalam tiga bulan terakhir saja, puluhan siswa di berbagai daerah dilaporkan keracunan usai menyantap menu MBG. Dari Jawa Timur hingga NTT, kasus serupa terjadi: nasi basi, lauk tidak layak konsumsi, dan pengawasan yang longgar.
BPK juga menemukan sejumlah inefisiensi dan penyimpangan anggaran di beberapa provinsi. Gagasan besar ini tetap mulia, tapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berwawasan gizi. Alih-alih sehat, banyak anak justru harus dirawat di puskesmas. Ironis untuk program yang katanya "bergizi".
