Akhir - akhir ini ada dua peristiwa yang cukup menyita perhatian publik: pemberantasan preman dan penindakan Pinjaman Online (Pinjol) ilegal. Kedua hal ini dipicu setelah Presiden Jokowi memberikan instruksi.
Mengenai aksi polisi menindak dua kejahatan itu, nampaknya didukung mayoritas masyarakat karena memang kedua kriminalitas tersebut sudah sangat meresahkan.Â
Namun kemudian timbul pertanyaan, seandainya Jokowi sebagai presiden tidak memberikan instruksi apakah polisi akan menindak kedua kegiatan kriminal itu?
Pertanyaan ini sangatlah logis, karena sebelum adanya perintah presiden, penindakan kedua kejahatan yang meresahkan itu tidaklah menjadi  prioritas pihak keamanan.Â
Soal premanisme misalnya, kegiatan ini sudah menjadi "kejahatan tradisional", dan masyarakat seolah sudah menyerah dan tidak lagi mempermasalahkan nya, walau korban setiap saat berjatuhan.
Juga masalah Pinjol. Sudah cukup lama berita - berita di media masa mengangkat masalah ini, termasuk cerita para korban yang terperangkap dalam mafia Pinjol ilegal tersebut. Tetapi cerita dan berita tersebut hanya seperti peristiwa biasa dengan tanpa ada tindakan berarti.
Namun, setelah Presiden sendiri mengeluh dan memberikan perintah agar dilakukan tindakan, barulah nampaknya ada usaha untuk menanggulangi masalah tersebut.
Sebenarnya masih ada banyak lagi kejahatan dan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Tentu harapan masyarakat agar pihak yang berwenang segera menindaknya walau tanpa adanya instruksi dari petinggi negara ini.
Karena jika setiap kali ada instruksi baru beraksi maka bisa saja masyarakat akan melakukan tindakan dan main hakim sendiri, dan tentunya hal tersebut tidaklah diharapkan.
Juga, pasti masyarakat tidak mau tindakan tersebut hanya sementara  lalu kemudian hilang gaungnya. Jika demikian maka kejahatan tersebut akan kembali merajalela dan memakan korbannya lagi.
