Mohon tunggu...
Marius Gunawan
Marius Gunawan Mohon Tunggu... Konsultan

Tulisan sebagai keber-ada-an diri dan ekspresi hati

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Mengejutkan, Berkas Prabowo ke MK Tidak Memuat Kemenangan 54%

26 Mei 2019   10:45 Diperbarui: 26 Mei 2019   12:31 0 26 22 Mohon Tunggu...
Mengejutkan, Berkas Prabowo ke MK Tidak Memuat Kemenangan 54%
img-20190526-103504-5cea0985aa3ccd551e27c225.jpg

Sumber gambar: istimewa/ dok. Pribadi

Penulis mendapat berkas Tim Prabowo masuk ke WA (25/05/2019) malam. Agak surprise juga, karena pihak Prabowo masih merahasiakan isi berkas laporan itu. Namun rupanya berkas tersebut sudah juga diterima oleh media massa.

Menarik membaca berkas laporan yang cukup singkat tersebut. Keseluruhan laporan, tidak termasuk lampiran, hanya berjumlah 37 halaman.

Dari laporan yang dibangun, tim Prabowo fokus pada pembuktian penyelanggaraan Pemilu yang mereka tuduh curang secara Terstruktur Sistematis dan Masif. 

Tuduhan tersebut mereka bagi dalam lima kategori: 

1. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/ Program Kerja Pemerintah.

2. Ketidaknetralan Aparatur Negara, Polisi dan Intelijen.

3. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN.

4. Pembatasan kebebasan media dan pers

5. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan penegakan hukum.

screenshot-2019-05-26-10-33-46-527-com-google-android-apps-docs-5cea0a0a95760e04031cddf3.png
screenshot-2019-05-26-10-33-46-527-com-google-android-apps-docs-5cea0a0a95760e04031cddf3.png

Sumber gambar: Istimewa/dok. Pribadi

Dari ke lima hal tersebut ditunjukkan dan diterangkan bukti - bukti hukum dalam setiap poin di atas.

Untuk penyalahgunaan Anggaran Belanja, ditunjukkan bukti - bukti yang berhubungan dengan program kerja Jokowi seperti pemberian THR dan gaji ke 13, kenaikan anggaran Bansos, kenaikan gaji aparat desa dan PNS, bahkan juga pembangunan infrastruktur.

Ketidaknetralan Aparatur Negara dibuktikan mereka dengan kejadian polisi di Garut yang mengaku diminta Kapolsek untuk menggalang dukungan bagi Paslon 01, tuduhan adanya buzzer yang dikelola polisi dan polisi mengumpulkan data.

Untuk ketidaknetralan intelijen, tim ini merujuk pernyataan SBY bahwa bisa saja badan intelijen tidak netral.

Bukti penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN disampaikan dengan adanya pernyataan para menteri yang mensosialisasikan program - program dan keberhasilan pembangunan Jokowi kepada masyarakat. Termasuk juga pernyataan menteri yang mengatakan bahwa gaji PNS itu dari Pemerintah.

Pembatasan kebebasan Media merujuk pada sedikitnya liputan pada acara 212 dan ditutupnya situs Jurdil Keadilan karena melanggar surat ijin sebagai pengawas pemilu oleh Bawaslu.

Tuduhan kecurangan diskriminasi Perlakuan dan penegakan hukum dibuktikan tim Prabowo atas ketidaktegasan dalam menghukum para kepala daerah yang mendeklarasikan mengungkung Jokowi di berbagai daerah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2